SPPG Kedungpoh Gunungkidul Hentikan MBG, Ini Penyebabnya
SPPG Kedungpoh Gunungkidul menghentikan sementara layanan MBG akibat aturan BGN yang berdampak pada honorarium sukarelawan
Ilustrasi./Freepik
Harianjogja.com, WONOSARI – Kepala Dinas Kesehatan Gunungkidul, Dewi Irawaty mengatakan, pemkab belum mengambil opsi untuk melakukan pelarangan kegiatan hajatan di masyarakat. Pasalnya, pelaksanaan sudah diatur dalam instruksi menteri dalam negeri yang mengatur tentang PTKM berskala mikro.
“Sudah ada aturannya dan itu yang jadi acuan,” katanya.
BACA JUGA : Ada Warga yang Pingsan & 2 Meninggal, Begini Awal Mula
Menurut dia, dengan pelaksanaan hajatan maupun layatan sudah ada pedoman yang tertuang dalam peraturan PTKM berskala mikro. Ia mencontohkan, untuk lokasi zona merah dan orange tidak diperbolehkan menggelar acara kegiatan sosial kemasyarakatan.
“Sudah diatur karena yang boleh menggelar hanya wilayah atau RT yang memiliki peta zonasi hijau dan kuning,” katanya.
Meski demikian, ia tetap meminta kepada satgas penangulangan di kalurahan untuk melakukan pengawasan secara ketat. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi lagi klaster penularan corona dari kegiatan sosial.
BACA JUGA : Tim Medis Terus Telusuri Kontak Erat Pasien Positif dari Dua
“Tentunya harus diatur lebih baik lagi dan penerapan protokol kesehatan benar-benar dijalankan,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
SPPG Kedungpoh Gunungkidul menghentikan sementara layanan MBG akibat aturan BGN yang berdampak pada honorarium sukarelawan
Disbud Bantul memperluas fasilitasi seni rupa bagi pelukis dan pematung. Tahun depan, program painting on the spot disiapkan.
Foto mantan Wapres Gibran mulai dicopot di kantor Pemkab dan DPRD Gunungkidul sehari setelah pernyataan pengunduran dirinya.
UU Perampasan Aset disahkan DPR. Aturan ini mencakup pidana mati koruptor, pemulihan aset, dan enam jenis tindak pidana lainnya.
KPK kembali memeriksa Sestama BNPB berinisial R terkait dugaan korupsi dana siap pakai untuk penanganan bencana.
Habiburokhman menjelaskan alasan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan tak wajar tidak diatur dalam RUU Perampasan Aset.