Terima Catatan dari DPRD soal Penataan PKL Malioboro, Begini Respons Pemkot Jogja

Harianjogja.com, JOGJA -- DPRD Kota Jogja memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi terhadap kebijakan Pemkot Jogja terkait dengan penataan PKL Malioboro.

Penjabat Wali Kota Jogja, Sumadi mengatakan, pihaknya mengapresiasi catatan dan rekomendasi yang dilayangkan oleh Pansus berkaitan dengan relokasi PKL Malioboro.

Menurutnya, hal itu merupakan masukan yang penting bagi pemerintah untuk membuat kawasan Teras Malioboro kian nyaman bagi PKL dan juga pengunjung. Hanya saja, Sumadi menuturkan bahwa pandemi Covid-19 yang masih berlangsung sampai saat ini tentu membuat fokus pemerintah terbagi-bagi. 

"Kami kan juga sudah berikan intensif kepada PKL, semisal sewa lapak, air dan lain sebagainya, tunggu lah jangan tergesa-gesa. Ini kan menyangkut orang banyak," katanya. 

BACA JUGA: Hush Puppies Buka Lagi di Ambarrukmo Plaza, Ini Promo yang Ditawarkan

Sumadi menambahkan, Pemkot Jogja tentu akan mengkaji dan mengupayakan agar pihak-pihak yang selama ini menggantungkan hidup di kawasan Malioboro dan terdampak akibat kebijakan relokasi bisa mendapatkan alternatif pekerjaan lain.

"Nanti akan kami carikan solusinya. Misalnya ditempatkan jadi petugas penjagaan di kawasan Malioboro atau lain sebagainya. Mereka kan juga masyarakat Jogja. Tapi kalau lapak ya mungkin tidak bisa, kan masih banyak alternatif lain," ucap Sumadi.

Ketua Pansus Pengawasan Relokasi PKL Malioboro, Antonius Fokki Ardiyanto mengakui adanya sejumlah temuan yang harus segera ditindaklanjuti oleh Pemkot dalam hal operasional PKL di Teras Malioboro.

BACA JUGA: Syarat Vaksin Booster mulai Diberlakukan di Kereta Api Relasi Jogja

Beberapa di antaranya yakni titik di kawasan Teras Malioboro 2 yang harusnya difungsikan sebagai jalur pengunjung malah dibuat untuk berjualan; sirkulasi udara di dapur Teras Malioboro 2 yang kurang optimal; serta lapak PKL kuliner yang terlalu dekat dengan PKL fesyen sehingga asap yang ditimbulkan dari aktivitas memasak cukup menganggu. 

"Juga ada aduan bahwa terdapat oknum pengurus Paguyuban PKL yang menerima lapak lebih dari satu dan oknum pengurus juga menarik biaya atas pengalihan hak lapak yang sudah meninggal dunia kemudian dialihkan ke ahli warisnya," kata Fokki. 

"Kalau rekomendasi kami ini tak segera ditindaklanjuti, kami akan merekomendasikan agar PKL Malioboro dikembalikan saja ke pedestrian."

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.