Penutupan SD Negeri Tepus 2 Gunungkidul Ditunda, Ini Sebabnya

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL-Dinas Pendidikan Gunungkidul menunda penutupan dan penggabungan murid di SD Negeri Tepus 2 ke sekolah lain. Kebijakan ini diambil menyusul adanya penolakan dari warga berkaitan dengan penggabungan.

Kepala Bidang SD, Dinas Pendidikan Gunungkidul, Taufik Aminuddin mengatakan, sudah ada kebijakan untuk menggabungkan siswa SD Negeri Tepus 2 ke sekolah lain. Keputusan ini diambil pada akhir April lalu. Meski demikian, dalam perkembangannya ada kajian ulang sehingga keputusan menutup sekolah ini ditunda sementara waktu.

“Salah satu pertimbangannya karena ada penolakan dari masyarakat setempat,” kata Taufik, Kamis (21/7/2022).

Menurut dia, adanya penundaan ini maka sekolah tersebut diperbolehkan menerima siswa baru pada saat Penerimaan Peserta Didik Baru yang berlangsung beberapa waktu lalu. Berdasarkan data yang ada, SD Negeri Tepus 2 berhasil mendapatkan tiga murid di tahun ajaran baru 2022-2023.

“Sebenarnya SD ini masuk 15 sekolah yang direncanakan digabung. Tapi yang baru terlaksana di SD Negeri Candirejo 2 di Dusun Blembem, Candirejo, Semin,” katanya.

Baca juga: SDN Ngrojo Kulonprogo Akhirnya Di-regrouping, Kapan Pelaksanaannya?

Anggota DPRD Gunungkidul dari Fraksi PKS, Hudi Sutamto mengatakan, dengan penundaan ini maka nasib anak-anak di SD Negeri Tepus 2 masih belum jelas. Pasca sekolah dirobohkan untuk pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS), para murid belajar di tiga balai dusun di wilayah setempat.

“Hingga sekarang belum dibangunkan lagi. Padahal, pihak kalurahan siap menyediakan tanah kas desa guna membangun gedung yang baru,” katanya.

Dia berharap kepada pemkab untuk memperhatikan aspirasi masyarakat karena wacana penggabungan atau penutupan terkesan tebang pilih. Hal ini tak lepas adanya sekolah lain yang mengalami kekurangan murid, tapi tidak masuk prioritas digabung.

“Di masyarakat ada anggapan, dinas aji mumpung karena terkena dampak JJLS maka sekalian digabungkan sehingga tidak repot-repot membangunkan gedung yang baru,” katanya.

Hudi menambahkan, penolakan penggabungan bukan tanpa alasan karena jarak dengan sekolah lain sejauh tiga kilometer. Kondisi ini jelas memberatkan para siswa karena moda transpotasi ke sekolah lain juga tidak ada selain kendaraan pribadi. “Masalahnya perekonomian warga tidak ada yang sama. Untuk yang punya motor tidak ada soal karena bisa antar jemput. Sedangkan yang tak punya, jelas jadi masalah karena jaraknya terlalu jauh kalau harus jalan kaki,” katanya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.