Alumni Jepang Bentuk KAWAN JAPAN, Bidik Wirausahawan Baru
Alumni Jepang membentuk KAWAN JAPAN di Sleman untuk memperkuat jejaring dan mendorong lahirnya wirausahawan baru di Indonesia.
Suasana PTM di SDN Serayu, Jogja, Rabu (28/4/2021). /Harian Jogja-Sirojul Khafid
Harianjogja.com, SLEMAN- Berbeda dengan kabupaten lainnya di DIY, Dinas Pendidikan (Disdik) Sleman tidak akan buru-buru mengambil keputusan untuk meregrouping sekolah-sekolah yang kekurangan siswa. Pasalnya, kebijakan menyatukan sekolah harus dilihat dari berbagai aspek dan bukan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) saja.
Sekretaris Disdik Sleman Sri Adi Marsanto mengatakan instansinya belum mengeluarkan kebijakan meregrouping sekolah-sekolah yang minim siswa. Apalagi, jika alasannya hanya pada hasil PPDB tahun ini. "Kami minta kegiatan belajar mengajar tetap berjalan meskipun mendapat 4 siswa baru. Meski ada 23 sekolah yang kekurangan siswa, tapi kami tetap minta KBM jalan," katanya, Kamis (21/7/2022).
Dia menjelaskan, regrouping sekolah tidak hanya melihat dari sisi jumlah PPDB baru tetapi didasarkan pada banyak pertimbangan. Mulai dari sumder daya manusianya hingga masalah teknis lainnya. Koordinasi meregrouping sekolah juga melibatkan perangkat hingga tingkat padukuhan. "Misalnya di SDN Banyurejo dengan empat siswa baru, tetap jalan KBM-nya. Kami pernah melakukan regrouping 4-5 tahun lalu, itupun hanya dua sekolah saja," katanya.
Baca juga: Tiga Tahun Berturut-turut Sekolah di Bantul Kekurangan Murid, Siap-Siap Digabung
Dijelaskan Sri, kekurangan siswa tersebut bukan menunjukkan sekolah tersebut kualitas pendidikannya jelek. Bisa jadi, sekolah tersebut kekurangan siswa karena usia anak sekolah di lingkungannya memang sedikit. "Kami juga melihat data kependudukan. Selain itu orang tua yang menyekolahkan anaknya ke jenjang SD swasta juga mungkin malah meningkat atau lebih tinggi," katanya.
Sekadar diketahui, Disdik mencatat ada sembilan SD Negeri yang pendaftarnya di bawah sepuluh pada PPDB 2022. Sembilan sekolah yang pendaftarnya di bawah sepuluh siswa di antaranya, SD Negeri Cangkringan 1 pendaftarnya empat anak, SD Negeri Banyurejo 4 pendaftarnya 2 anak, SD Negeri Banyurejo 2 pendaftarnya 6 anak.
Baca juga: Pemkot Jogja Dorong Koperasi Konvensional Beralih ke Modern
Kepala SDN Nolobangsan, Gowok, Caturtunggal, Kapanewon Depok, Sri Dentari Dwi Maryuni mengakui masalah regrouping dua sekolah bukan perkara mudah. Hal itu salah satunya menyangkut nasib pengajar sekolah yang digabung. "Ya itu salah satu persoalannya. Namun kami tetap mengikuti kebijakan Dinas, sebab kebijakan dinas tentu melalui berbagai kajian," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Alumni Jepang membentuk KAWAN JAPAN di Sleman untuk memperkuat jejaring dan mendorong lahirnya wirausahawan baru di Indonesia.
Delapan ASN Gunungkidul dijatuhi hukuman disiplin, termasuk tiga PPPK yang dipecat. BKPPD masih memeriksa tiga pegawai lainnya.
Presiden Prabowo dijadwalkan menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR pada 25 November 2026.
Mentan Andi Amran Sulaiman mengunjungi peternakan WMU di Gunungkidul untuk meninjau rantai pasok ayam dan telur serta anomali harga.
Sebanyak 35 dari 56 Pustu Kulon Progo mengalami kerusakan. Keterbatasan tenaga kesehatan juga membuat layanan belum tersedia setiap hari.
IDPRO meminta pemerintah mengkaji ambang batas 3 MW dalam rancangan Perpres pusat data karena dinilai berpengaruh terhadap investasi dan lokasi pembangunan.