Pertamax Tak Laku, Pengusaha Pertashop Berharap Bisa Jual Pertalite

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL– Ketua Himpunan Pertashop Merah Putih Indonesia (HPMPI) Satya Wacana berharap pemerintah untuk bisa memperhatikan keberlangsungan usaha pertashop. Kenaikan harga jual pertamax berdampak pada tidak lakunya produk ini karena masyarakat lebih memilik pertalite di SPBU. Kondisi ini mengancam keberlangsungan usaha dikarenakan terancam gulung tikar. 

“Sekarang mulai ada yang tutup. Contohnya, di Gunungkidul sudah ada tiga unit pertashop yang tutup. Masyarakat lebih memilih pertalite,” kata Satya saat dihubungi, Senin (2/1/2023).

Terkait dengan keberlangsungan usaha pertashop, Satya mengaku sudah pernah audiensi dengan Bupati Gunungkidul, Sunaryanta bersama dengan Dinas Perdagangan Gunungkidul. Ia berharap ada solusi agar sektor usaha terus bisa dijalankan.

BACA JUGA : Gara-gara BBM Terus Naik, Usaha Pertashop Bangkrut

Menurut dia, dikarenakan kenaikan harga pertamax dari awalnya Rp9.000 hingga sekarang Rp13.900 per liter membuat para pengusaha merugi. Hal ini terjadi tak lepas hasil penjualan yang menurun sehingga tidak menutupi biaya operasional.

“Dulu bisa laku hingga 600 liter per harinya, tapi kondisi sekarang paling laku 75-100 liter. Jelas tidak menguntungkan,” katanya.

Dia pun berharap ada solusi agar usaha pertashop bisa terus dijalankan. Salah satunya agar bisa menjual BBM subsidi jenis pertalite.

Satya menyakini dengan diperbolehkan menjual pertalite, maka usahanya bisa tetap dijalankan. Pasalnya, selain harganya paling murah, juga merupakan BBM yang paling banyak dicari masyarakat.

BACA JUGA : Beli BBM di Pertashop Ini Dapat Hadiah Menarik Produk UKM

“Kalau tidak harapannya selisih harga antara pertalite dan pertamax bisa diturunkan. Paling banyak selisihnya Rp1.500 per liter, maka usaha pertashop masih bisa jalan. Kalau seperti sekarang jelas tidak bisa karena selisihnya terlalu tinggi,” katanya.

Kepala Dinas Perdagangan Gunungkidul, Kelik Yuniantoro membenarkan adanya keluhan dari pengusaha pertashop berkaitan dengan keberlangsungan usaha. Meski demikian, ia mengakui, pemkab tidak bisa berbuat banyak dikarenakan penentuan harga berada di Pemerintah Pusat.

“Kami hanya melakukan pengawasan dengan carat era ulang berkaitan dengan takaran dalam penjualan,” katanya.

Kelik mengungkapkan hingga sekarang ada 56 pertashop di Gunungkidul. “Dari laporan asosiasi pengusaha, sekarang sudah ada yang tutup karena terdampak kenaikan harga jual pertamax,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.