Beli Motor Dinas untuk 144 Lurah, Pemkab Gunungkidul Alokasikan Rp3,3 Miliar

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Pemkab Gunungkidul mengalokasikan anggaran Rp3,3 miliar untuk pengadaan motor dinas bagi 144 lurah di Bumi Handayani. Pengadaan motor dinas saat ini masih proses dan ditargetkan pada pertengahan tahun ini selesai.

BACA JUGA: Bukan Yamaha N-Max, Honda Vario 125 Jadi Kendaraan Dinas Lurah di Gunungkidul

Pelaksana Tugas Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Saptoyo mengatakan, akan ada kendaraan dinas baru bagi lurah di Gunungkidul. Meski demikian, unit yang dipakai tidak seperti yang diinginkan para lurah.

Menurutnya ada keinginan memakai Yamaha N-Max sebagai kendaraan dinas baru. Namun dikarenakan keterbatasan anggaran dari pemkab, permintaan tersebut belum bisa dipenuhi sehingga dipilihlah Honda Vario 125 sebagai motor operasional yang baru.

“Kondisi keuangan daerah memang belum memungkinkan. Ini saja, kami harus refokusing beberapa kegiatan untuk menutup defisit APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan,” kata Inspketur Inspektorat Gunungkidul ini.

Saptoyo memastikan, pengadaan motor dinas ini tidak terimbas kebijakan rasionalisasi dan refokusing anggaran yang dilakukan pemkab. Hingga sekarang proses pengadaan jalan terus dengan alokasi anggaran sebesar Rp3,3 miliar untuk membeli 144 unit motor baru bagi para lurah.

“Sekarang masih proses dan penyelesaian pekerjaan Insya Allah di awal Juni 2023,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, Jajaran lurah se-Gunungkidul bakal memiliki kendaraan dinas baru mulai tahun ini. Meski demikan, para lurah ini harus mengubur mimpi untuk mengendarai Yamaha N-Max seperti di daerah lain karena pemkab hanya sanggup menyediakan Honda Vario 125 untuk operasional.

Ketua Paguyuban Lurah se-Gunungkidul Semar, Heri Yulianto mengatakan, pembahasan terkait dengan pengadaan kendaraan operasional lurah sudah dilaksanakan di 2022 lalu, saat menyusun APBD 2023. Adapun yang melatarbelakangi para lurah meminta kendaraan baru karena motor operasional yang ada dinilai sudah usang karena diadakan di 2014 lalu.

“Sudah hampir sembilan tahun dipakai. Makanya minta kendaraan baru untuk peningkatan fasilitas dan mobilitas para lurah,” kata Heri.

Dia menjelaskan, di awal pembahasan, Paguyuban Semar meminta motor operasional jenis Yamaha N-Max, seperti di daerah lain. Namun demikian, Heri mengakui permintaan ini tidak bisa diakomodasi karena keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemkab Gunungkidul.

“Pengennya N-Max, tapi tidak diakomodasi oleh pemkab. Hingga akhirnya disepakati kendaraan dinas baru Honda Vario 125. Untuk warnanya, kami ikuti saja dengan yang tersedia,” katanya. (David Kurniawan)

 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.