Rencana Induk Kepariwisataan Jogja 20262045 Jangan Hanya Fokus Jumlah Wisatawan
DPRD Jogja meminta Rippar 2026–2045 tak hanya mengejar jumlah wisatawan, tetapi juga lama tinggal, belanja, tenaga kerja, dan lingkungan.
Pembentukan KTB Pujokusuman beberapa waktu lalu.
Harianjogja.com, JOGJA–Untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam, Kelurahan Keparakan, Kemantren Mergangsan kembali meresmikan pembentukan Kampung Tanggap Bencana (KTB) Pujokusuman.
Lurah Kelurahan Keparakan, Yusup Ahbari menyampaikan pembentukan KTB tersebut bertujuan untuk menyiapkan masyarakat dalam menghadapi bencana alam. Menurut Yusup jika terjadi bencana alam, maka anggota KTB dapat menanggulangi bencana yang terjadi.
BACA JUGA: GIPI Sebut Masalah Sampah Berdampak ke Industri Wisata
“Anggota KTB diharapkan bisa mandiri dalam menanggulangi bencana alam. Kalau sudah diberikan bekal suatu saat menghadapi bencana sudah ada bekal ilmu untuk penanggulangan kebencanaan,” katanya saat dihubungi melalui telepon, Jumat (28/7/2023).
Menurut Yusup para anggota KTB telah dibekali dengan pengetahuan dan praktek dalam menghadapi situasi kebencanaan. “KTB ini tidak langsung tiba-tiba dibentuk, [pelatihan] sekitar 2 bulan, antara [KTB] Pujokusuman dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah [BPBD Kota Jogja], ada pertemuan berupa pelatihan secara teori, dan simulasi kebencanaan,” ucapnya.
KTB Pujokusuman, lanjut Yusup juga dibekali dengan sejumlah alat pertolongan pertama apabila terjadi kebencanaan. Dengan dibentuknya KTB Pujokusuman maka seluruh kampung di Kalurahan Keparakan telah memiliki KTB masing-masing.
“Harapannya [KTB] harus sigap dalam menghadapi kebencanaan sesuai tugasnya masing-masing. Mereka dapat mengkoordinasi tindakan yang harus dilakukan apabila terjadi kebencanaan. Biasakan nanti dengan pola kesiapan menghadapi bencana, siap mental,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPRD Jogja meminta Rippar 2026–2045 tak hanya mengejar jumlah wisatawan, tetapi juga lama tinggal, belanja, tenaga kerja, dan lingkungan.
Kebijakan fiskal 2027 tetap pro-growth dengan target pertumbuhan 6% dan defisit 2,4% PDB, namun pemerintah menjaga kehati-hatian fiskal.
Hari Kretek Nasional 2026 diwarnai konsolidasi 15 komunitas yang menghasilkan enam tuntutan terkait regulasi industri kretek.
Kemkomdigi membuka kanal pengaduan kuota internet melalui 159 dan meminta operator memenuhi perlindungan sisa kuota sesuai putusan MK.
Pabrik es KNMP Poncosari Bantul belum optimal karena harga jual dan persaingan es balok, ditambah minimnya hasil tangkapan nelayan.
Mendikdasmen Abdul Mu'ti menyebut baru 25 persen sekolah mengajarkan coding dan AI, mulai kelas 5 SD hingga SLTA.