Pemkab Gunungkidul Bakal Cek Rumah Warga di Atas Bukit di Ngawen

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Bupati Gunungkidul, Sunaryanta meminta bidang perumahan, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) untuk mengecek dua keluarga yang tinggal di Bukit Kembang, Dusun Sulur, Kampung, Ngawen.

Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya relokasi ke tempat yang lebih aman. "Biar dicek dulu. Kalau bisa direlokasi, maka akan dipindah,” kata Sunaryanta kepada wartawan, Selasa (29/8/2023).

Menurut dia, dengan kondisi geografis yang didominasi wilayah perbukitan, maka banyak warga tinggal di lereng-lereng. Meski demikian, Sunaryanta berjanji memberikan fasilitas kepada yang membutuhkan.

BACA JUGA: Jogoboyo Sidorejo Godean Diduga Telah Lama Lakukan Pemalsuan, Korban Belasan Orang

“Yang terpenting dicek dulu. Warga juga harus mau pindah dan memiliki lahan untuk relokasi,” katanya.

Kepala DPUPRKP Gunungkidul, Irawan Jatmiko mengatakan, siap mengecek lokasi warga di Kalurahan Kampung, Ngawen yang tinggal di atas perbukitan. Untuk proses kepindahan ke lokasi yang aman dari ancaman longsor dan serangan monyet ekor panjang, pihaknya memiliki program bansos untuk relokasi rumah warga terdampak.

Menurut dia, program tersebut sudah dijalankan bagi warga terdampak longsor di Kalurahan Candirejo, Semin. “Skemanya dengan bansos. Tapi, warga terdampak harus menyediakan lahan untuk tempat tinggal baru. untuk kepastian, harus kami cek terlebih dahulu,” katanya.

Lurah Kampung Suparna mengatakan, sebagian besar warga RT 04/RW 07 di Dusun Suru, sudah pindah karena alasan geografis yang berada di lereng perbukitan. Dari 22 KK, hingga sekarang tinggal dua keluarga yang masih bertahan tinggal di Bukit Kembang.

“Yang tersisa hanya keluarga Winarno dan Tupar. Total ada 11 jiwa yang berada di RT 04,” kata Suparna.

Menurut dia, alasan utama pindah karena masuk daerah rawan longsor dan sering terjadi serangan monyet ekor panjang. Di sisi lain, juga menyangkut aspek sosial kemasyarakatan yang sulit.

Suparna mencontohkan, saat warga menggelar hajatan membawa barang seperti kursi dan peralatan pesta akan sulit karena akses jalan yang ditempuh hanya bisa jalan kaki. “Akhirnya belasan kepala keluarga ini pindah mandiri,” katanya.

Untuk dua KK yang masih bertahan, ia mengaku sudah ada upaya dari kalurahan memindahkan dengan berkoordinasi pusat dan propinsi. Upaya memberikan bantuan stimulan sebesar Rp10 juta juga ditolak karena tidak ada biaya tambahan membangun rumah yang baru.

“Hingga sekarang kami masih berusaha mencari solusi agar keduanya bisa pindah,” katanya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.