CFD Gunungkidul Pindah ke Jalan Agus Salim, Ini Alasannya
CFD Gunungkidul resmi pindah ke Jalan Agus Salim. Lokasi baru dinilai lebih luas, tertata, nyaman, dan ramai pengunjung.
Kemiskinan - ilustrasi/Freepik
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Angka Kemiskinan Gunungkidul turun 0,26% di tahun ini. Penurunan lebih kecil dibandingkan dengan periode sama di 2022 yang mencapai 1,83%.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Gunungkidul, Mohammad Arif Aldian mengatakan sudah mendapatkan data terbaru dari BPS berkaitan dengan angka kemiskinan di Gunungkidu. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan, kemiskinan di 2023 sebesar 15,60% atau sebanyak 122.240 jiwa.
Jumlah ini menurun sekitar 0,26% dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 15,86% atau sebanyak 122.820 jiwa. “Tahun ini kemiskinan kabupaten dan kota di DIY hampir sama. Turun antara 0,2 persen-0,8 persen. Penurunan tertinggi terjadi di Kulonprogo,” kata Aldian kepada Harianjogja.com, Senin (30/10/2023).
Baca Juga: Bupati Gunungkidul Optimalkan Tiga Program Hapus Kemiskinan Ekstrem di 2024
Ia tidak menampik angka penurunan di 2023 tidak semoncer di 2022. Tahun lalu penurunan bisa mencapai 1,8% dalam setahun.
Menurut Aldian ada beberapa penyebab yang membuat angka kemiskinan di Gunungkidul hanya turun tipis. Salah satunya disebabkan karena BPS menaikan ambang batas kemiskinan menjadi 382.249 per jiwa per bulan.
Tahun lalu, lanjut dia, garis batas kemiskinan yang dikeluarkan hanya sebesar Rp350.739 per jiwa untuk setiap bulannya.
“Garis batasnya lebih tinggi sekarang. Jadi, ini berpengaruh terhadap upaya pengentasan kemiskinan di Gunungkidul,” katanya.
Baca Juga: Kabar Gembira! Ribuan Warga Gunungkidul Dapat Jatah Makan Selama Sebulan pada Tahun Depan
Selain itu, penurunan kemiskinan yang tidak optimal juga disebabkan karena kondisi ekonomi secara nasional maupun global. Aldian tidak menampik, kondisi sekarang kurang baik karena beberapa pelaku usaha mengalami penurunan omset.
Di sisi lain, geo politik dunia seperti ketegangan antara Rusia dan Ukraina juga ikut berpengaruh terhadap situasi ekonomi nasional sehingga berdampak juga ke daerah. “Sebenarnya tidak hanya di Indonesia, tapi juga negara-negara di dunia. Saat ini, dunia sendang menghadapi tantang ketidakpastian atau lebih dikenal dengan istilan VUCA,” katanya.
Baca Juga: Entaskan Kemiskinan, Pemkab Gunungkidul Launching Gerakan Gumregah Asasta
Meski hanya turun sedikit dan ditambah dengan kondisi ekonomi yang kurang baik, Aldian mengaku tetap bersyukur dan pemkab akan terus berupaya menurunkan kemiskinan di Gunungkidul. “Pemkab tetap komitmen untuk memerangi masalah kemiskinan,” katanya.
Kepala Badan Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat, Bappeda Gunungkidul, Purnomo Sumardamto menambahkan upaya penanggulangan kemiskinan terus dilakukan lewat berbagai program yang melibatkan lintas sektor. Selain itu, penanganan tidak hanya melibatkan pemkab, tapi juga bersinergi dengan Pemerintah DIY maupun Pemerintah Pusat.
“Kami baru saja meluncurkan Gerakan Gumregah Asasta yang salah satunya bertujuan untuk pengentasan kemiskinan dengan meliabtkan forum CSR di Gunungkidul. Diharapkan dengan program ini, maka upaya pengentasan bisa dioptimalkan,” katanya.
Grafis Kemiskinan Gunungkidul
| TAHUN | PRESENTASE | JIWA |
| 2019 | 16,61% | 123.080 jiwa |
| 2020 | 17,07% | 127.610 jiwa |
| 2021 | 17,69% | 135.330 jiwa |
| 2022 | 15,86% | 122.820 jiwa |
| 2023 | 15,60% | 122.240 jiwa |
Sumber: Bappeda Gunungkidul
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
CFD Gunungkidul resmi pindah ke Jalan Agus Salim. Lokasi baru dinilai lebih luas, tertata, nyaman, dan ramai pengunjung.
Dinsos PPPA Kulonprogo menemukan pensiunan ASN menerima bansos. Penerima yang tidak layak diminta sadar dan dapat diganti sesuai kondisi.
Dinkes Bantul memastikan belum ada temuan influenza A hingga 29 September 2026 meski terdapat laporan 24 kasus di DIY.
MK menyatakan permohonan hak mempertahankan nomor HP saat berganti operator atau MNP tidak dapat diterima karena dinilai kabur.
Disdik Sleman menyebut laporan SD Negeri Ledoknongko tidak mencantumkan siswa sebagai ABK, berbeda dengan informasi awal kepolisian.
Kejagung menyatakan Kolonel Budi Utomo tersangka dugaan korupsi tata kelola MBG dan ditahan sejak Agustus 2026 di Pomdam Jaya.