Ada Perubahan Nomor Urut Bacaleg di Kulonprogo, Ini Datanya

Harianjogja.com, KULONPROGO—Komisi  Pemilihan Umum (KPU) Kulonprogo menggelar pleno penetapan daftar calon tetap (DCT) DPRD Kulonprogo, Jumat (3/11/2023). Sejak proses pencermatan rancangan DCT sampai sekarang, terdapat dua bakal calon legislatif (bacaleg) yang mengalami perubahan nomor urut. 

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kulonprogo, Hidayatut Thoyyibah mengatakan ada dua bacaleg yang mengalami perubahan nomor urut. Kedua bacaleg tersebut masing-masing berasal dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Demokrat.

Dia menjelaskan ketika tahapan Pemilu 2024 telah sampai pada tahapan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi terhadap penggantian calon pada masa pencermatan DCT, satu bacaleg asal PPP pindah ke tingkat DIY. Dia kemudian diganti. Hanya saja bacaleg pengganti tersebut mengalami kendala administrasi.

“Semula, bacaleg PPP dari Dapil [daerah pemilihan] 4 ada tujuh orang. Awalnya MS [memenuhi syarat] semua. Ternyata ada salah satu bacaleg pindah ke tingkat DIY. Dia diganti bacaleg perempuan dan ternyata TMS [tidak memenuhi syarat]. Karena itu bacaleg nomor urut lima naik ke nomor empat dan seterusnya,” kata Hidayatut, Jumat (3/11/2023).

Sementara untuk bacaleg asal Partai Demokrat dari Dapil 1 yang semula menempati nomor urut dua menjadi nomor urut satu. Hidayatut mengaku tidak tahu latar belakang perubahan nomor urut tersebut. Menurut dia, perubahan nomor urut sepenuhnya urusan internal partai.

Lebih jauh, Hidayatut menerangkan bahwa selain dua perubahan nomor urut, ada juga 19 perubahan lain sebelum penetapan DCT. Katanya 19 perubahan tersebut hanya mengenai penulisan gelar dan penggunaan tanda baca.

“Sebenarnya ada 19 perubahan. Tetapi perubahan lebih kepada penulisan gelar seperti tanda titik dan koma. Lalu, untuk total DCT ada 436 orang, perempuan ada 185 dan laki-laki 251. Ini besok pagi kami umumkan di media massa,” katanya.

Setelah pengumuman DCT, KPU Kulonprogo akan meminta dan mencermati rancangan anggaran kampanye dari tiap parpol sebelum proses kampanye pada tanggal (28/11/2023). Kata Hidayatut, paling lambat satu hari sebelum kampanye, parpol harus sudah memiliki rekening dana kampanye.

“Dana kampanye mulai harus dibahas. Itu memang menjadi kewenangan mereka tapi KPU tetap akan menerima laporan awal dana kampanye. Itu bagian dari transparansi dan pengawasan. Lalu sosialisasi aturan-aturan kampanye sudah harus dilakukan secara terbuka,” ucapnya.

BACA JUGA: Enam Bakal Caleg di Temanggung Dihapus dari DCT

Sementara itu, Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kulonprogo, Ria Harlinawati, mengatakan terdapat lima dapil di Kulonprogo dengan total 40 kursi yang akan diperebtukan. 

“Dapil 1 mencakup Temon, Wates, dan Panjatan. Jumlah kursi yang diperebutkan ada sebelas kursi. Dapil 2 mencakup Pengasih dan Kokap dengan delapan kursi yang diperebutkan. Lalu ada Dapil 3 mencakup Girimulyo, Samigaluh, dan Kalibawang dengan tujuh kursi yang diperebutkan,” kata Ria.

Sementara dua dapil sisanya adalah Dapil 4 yang mencakup Sentolo dan Nanggulan dengan tujuh kursi dan Dapil 5 yaitu Galur dan Lendah dengan tujuh kursi. 

Adapun, terkait dengan daftar pemilih tetap (DPT), di Kulonprogo ada 345.038 pemilih terdiri dari laki-laki sebanyak 168.022 dan perempuan 177.016. Mereka akan memilih di 1.302 tempat pemungutan suara (TPS) di Kulonprogo.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.