Krisis Air Memburuk, Pemkab Sleman Siap Naikkan Status Kekeringan
BPBD Sleman membuka peluang menaikkan status kekeringan menjadi Tanggap Darurat jika dampak meluas dan melebihi kapasitas penanganan daerah.
Ilustrasi alat peraga kampanye - Ilustrasi/Freepik
Harianjogja.com, KULONPROGO—Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kulonprogo menegaskan pentingnya pemahaman yang sama mengenai aturan pemasangan alat peraga kampanye (APK). Sebab itu, Bawaslu akan mengadakan sosialisasi Surat Keputusan (SK) KPU Kulonprogo No. 129 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye ke pemangku kepentingan terkait.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kulonprogo, Djoko Dwiyogo Soeryopoetra mengatakan pehamaman yang sama akan memudahkan dalam pengawalan kampanye sesuai regulasi yang ada.
“Bawaslu akan menyosialisasikan SK KPU ke stakeholder terkait agar pemahaman semua pihak terkait sama,” kata Djoko, Minggu (26/11/2023).
Djoko menambahkan sesuai dengan arahan Ketua Bawaslu RI maka Bawaslu Kabupaten Kulonprogo tidak akan pandang bulu dalam menindak pihak yang melanggar aturan. “Bawaslu tidak pandang bulu akan menindak semua pelanggaran yang ada sesuai dengan aturan yang ada,” katanya.
Sebelumnya, KPU Kulonprogo selesai menggelar rapat pleno yang membahas aturan pemasangan alat peraga kampanye (APK) pada Sabtu (25/11/2023). Pleno tersebut menghasilkan SK KPU No. 129 tentang tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye.
BACA JUGA: Bukan soal Pemilu, Kades Se-Karanganyar Diperiksa Polda Ternyata soal Dugaan Korupsi
Ketua KPU Kulonprogo, Budi Priyana mengatakan SK KPU tersebut telah mengatur lokasi yang dilarang untuk dipasang alat peraga kampanye (APK).
“SK KPU lebih rigid sampai seluruh wilayah Kulonprogo. Soalnya kami minta organ kami di badan ad hoc seperti Panitia Pemungutan Suara [PPS] dan Panitia Pemilihan Kecamatan [PPK] untuk menetapkan tempat-tempat yang dilarang pemasangan APK,” kata Budi.
Dengan adanya SK KPU maka ada aturan yang lebih detail dan jelas mengenai pemasangan APK di samping Surat Keputusan (SK) Bupati Kulonprogo No.405/C/2023 tentang Lokasi yang Dilarang untuk Pemasangan APK dan Bahan Kampanye serta Fasilitas Umum yang Diperbolehkan sebagai Tempat Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
BPBD Sleman membuka peluang menaikkan status kekeringan menjadi Tanggap Darurat jika dampak meluas dan melebihi kapasitas penanganan daerah.
Pemerintah menghormati putusan MK soal pemisahan anggaran MBG dari dana pendidikan dan akan mengkaji dampaknya terhadap APBN.
Prabowo meminta gubernur dan bupati tidak mengerahkan warga untuk menyambut kunjungan kerjanya agar masyarakat tidak menunggu berjam-jam.
Dokter bedah onkologi mengingatkan pentingnya deteksi dini kanker payudara. Kasus terus meningkat dan banyak pasien datang saat stadium lanjut.
KPK menahan empat tersangka baru kasus dugaan korupsi komisi asuransi perkapalan PT Pelni dan PT Jasindo dengan kerugian negara Rp15,6 miliar.
Kejagung menetapkan Nurman Herin sebagai tersangka kasus dugaan TPPU eks Jampidsus Febrie Adriansyah dan menahannya selama 20 hari.