BPJS Ketenagakerjaan Lindungi 195.000 Pekerja di Sleman
Sebanyak 195.000 pekerja di Sleman terlindungi BPJS Ketenagakerjaan hingga Juni 2026. Pemkab masih mengejar tambahan 14.000 peserta.
Vaksinasi ternak sapi perah di Sleman untuk menghentikan dan mengendalikan penyebaran virus LSD. - Harian Jogja/ist
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kabupaten Gunungkidul mengaku masih ada penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang hewan ternak di Gunungkidul. Hanya jumlahnya relatif sedikit dan penyebarannya dapat dikendalikan.
Kepala Bidang Kesehatan Hewan DPKH Gunungkidul, Retno Widyastuti mengatakan masih ada PMK di Bumi Handayani. Sebab itu, dia meminta masyarakat waspada dengan melakukan vaksin terhadap hewan ternak. “PMK masih ada tapi jumlahnya sedikit. Berbeda dengan beberapa bulan lalu yang ada di mana-mana,” kata Retno dihubungi, Senin (1/1/2024).
Retno menambahkan rata-rata hewan ternak yang belum divaksin rentan terkena PMK atau penyakit lain, termasuk Lumpy Skin Deases (LSD) atau penyakit Lato-Lato. LSD merupakan penyakit pada hewan yang disebabkan oleh virus pox.
Dia mengaku dinas mengalami kendala pelaksanaan vaksinasi dikarenakan masyarakat belum sepenuhnya mengerti manfaat dari vaksinasi pada ternak. Masih ada warga yang beranggapan vaksinasi PMK menjadi salah satu penyebab munculnya penyakit LSD. Padahal anggapan tersebut keliru. “Ada yang memasang papan yang tulisannya itu ‘jangan vaksin sapi saya’,” katanya.
Baca Juga
Penularan PMK Masih Terjadi, Capaian Vaksinasi Ternak DIY Baru 11,47 Persen
Ganti Rugi Ternak Mati Karena PMK di Bantul Akhirnya Cair
Masih Ada Peternak di Sleman yang Belum Kembali Membeli Sapi
Terang dia, vaksin PMK baru mencapai tahap satu dan dua, belum sampai tahap tiga. Katanya, vasin PMK perlu menyasar semua hewan ternak atau 80% populasi.
“Vaksin kami lakukan ke masyarakat secara resmi. Ada SK [surat keputusan] juga. Semua gratis. Tapi masih ditolak. Kalau tidak sampai 80 persen koveran atau cakupan vaksinasi maka virus PMK akan endemis di Bumi kita,” ucapnya.
Lebih jauh, Retno mengaku Pemkab Gunungkidul berhasil mengendalikan antraks. Antraks memang hanya dapat dikendalikan karena spora antraks menempel di lingkungan munculnya antraks. Spora baru dapat hilang dalam jangka waktu 80 tahun.
“Kalau masyarakat mau mengikuti arahan itu lebih mudah yang mengantisipasi terjadinya antraks. Misal di Ponjong, Karangmojo, Semanu, dan Gedangsari, di sana sudah zona merah antraks. Spora sudah ada dan kami sudah menyemprot tapi sporanya ada di mana kan kami tidak tahu. Tidak kelihatan soalnya,” lanjutnya.
Namun begitu Pemkab telah melapisi tanah di tempat terjadinya antraks dengan semen. Kendati begitu, dia kembali menegaskan penanganan penyakit pada ternak memerlukan keterlibatan semua pihak, bukan hanya Pemkab tetapi juga masyarakat bersangkutan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sebanyak 195.000 pekerja di Sleman terlindungi BPJS Ketenagakerjaan hingga Juni 2026. Pemkab masih mengejar tambahan 14.000 peserta.
KPK menyebut peluang pemanggilan Perry Warjiyo dalam kasus CSR BI dan OJK bergantung pada kebutuhan penyidik dalam mengungkap perkara.
Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (MM FEB UI) secara resmi meresmikan At Thohir Vidya Loka
Lebih dari 3.800 orang meninggal akibat gelombang panas di Spanyol. Kebakaran hutan juga memicu evakuasi puluhan ribu warga.
Pemkot Jogja akan menertibkan replika plang Jalan Malioboro yang digunakan jasa foto usai video wisatawan dimintai bayaran viral.
Polda Metro Jaya menegaskan AKP Pardiman tidak ditangkap dalam kasus narkoba dan saat ini masih menjalani pemeriksaan etik.