KPU Sleman Pastikan Template Alat Bantu Nyoblos Tuna Netra Tersedia di Setiap TPS

Harianjogja.com, SLEMAN—KPU Sleman memastikan TPS untuk pelaksanaan pemilihan ramah bagi disabilitas. Selain itu, juga ada penyediaan alat bantu pencoblosan bagi tunanetra yang disediakan di setiap TPS.

Ketua KPU Sleman, Ahmad Baehaqi mengatakan jelang pemungutan suara, upaya persiapan terus dilakukan. Untuk tempat pemilihan disediakan sebanyak 3.457 TPS. “Untuk saat ini persiapan logistic masih berlangsung dengan mengepak kebutuhan memilih di setiap TPS,” kata Baehaqi, Jumat (26/1/2024).

Menurut dia, untuk persiapan TPS nantinya diwajibkan untuk ramah difabel. Salah satunya dengan memberikan akses yang mudah sehingga warga berkebutuhan khusus ini tetap bisa menyalurkan hak pilihnya.

Selain itu, Baehaqi mengatakan sudah menyiapkan alat bantu pencoblosan atau template bagi pemilih tuna Netra. “Sudah ada dan jumlahnya sebanyak TPS di Sleman. Di setiap lokasi masing-masing tersedia satu template,” ungkapnya.

Baca Juga

Simulasi Pencoblosan Bagi Difabel, Penyandang Tunanetra Kesulitan Bedakan Surat Suara

Fasilitasi Disabilitas Netra, KPU DIY Pastikan Tiap TPS Punya Dua Template Surat Suara

Jumlah Pemilih Disabilitas Kulonprogo Capai 4.721 Orang

Meski demikian, ia mengakui template hanya tersedia untuk pemilihan presiden dan DPD RI. Hal ini sesuai dengan kebijakan dari KPU RI.

Disinggung mengenai pencoblosan tiga surat suara lainnya (terdiri dari DPRD kabupaten, DPRD provinsi dan DPR RI), Baehaqi sudah mengantisipasinya. Pada saat pemilihan nantinya, pemilih tuna Netra diperbolehkan membawa pendamping sesuai dengan keinginannya.

“Jadi boleh ditemani dan akan membantu mencoblos. Sayaratnya, orang yang mendampingi dipilih sendiri dari bersangkutan,” katanya.

Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi Pendidikan dan Pelatihan, Bawaslu Sleman, Ahmad Shidiq Wiratama mengatakan untuk pengawasan pada saat pemilihan berlangsung sudah melantik Pengawas TPS. Total pengawas ini berjumlah sebanyak 3.457 petugas. “Sudah dilantik beberapa hari lalu,” katanya.

Menurut dia, tugas dari Pengawas TPS yang utama untuk mengawasi pelaksanaan pencoblosan dan rekapitulasi hasil pemilihan. Selain itu, juga diminta ikut pengawasan di tahapan pemilu.

“Ketugasannya sejak dilantik hingga tujuh hari setelah masa pemungutan suara,” kata Aswi, sapaan akrabnya.

Dia juga meminta kepada Pengawas TPS untuk ikut mengidentifikasi adanya dugaan pelanggaran dalam kampanye di tempat bertugas. Di sisi lain, juga mengawasi proses pendistribusian logistik pemilu ke TPS.

“Jadi tidak hanya saat pencoblosan berlangsung tugasnya, tapi ada tahapan-tahapan yang harus ikut diawasi untuk kesuksesan penyelenggaraan pemilu, termasuk memastikan keberadaan TPS ramah bagi penyandang difabel,” katanya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.