Revisi Undang-Undang tentang Desa, Lurah di Sleman Bisa Menjabat Sampai 22 Tahun

Harianjogja.com, SLEMAN—Pemkab Sleman telah membuat kajian berkaitan dengan diberlakukannya Undang-Undang No.3/2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.6/2014 tentang Desa. Selain memastikan adanya penguduran pelaksanaan pilihan lurah, juga ada potensi lurah menjabat hingga rentang waktu 22 tahun.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Sleman, Samsul Bakri mengatakan, diberlakukannya Undang-Undang No.3/2024, ada perubahan mencolok berkaitan dengan masa jabatan lurah. Di undang-undang ini dijelaskan, masa jabatan berlangsung selama delapan tahun dan diperbolehkan untuk menjabat dua periode.

BACA JUGA: Kustini Serahkan SK Perpanjangan Masa Jabatan 258 BPKal di Sleman

Hal itu berarti, setiap lurah bisa menjabat hingga 16 tahun. Rentang waktu jabatan ini berbeda dengan peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang No.6/2014, yakni lurah menjabat selama enam tahun dengan jabatan maksimal selama tiga periode.

Samsul tidak menampik adanya perubahan peraturan, maka terdapat masa transisi berkaitan dengan masa jabatan lurah. Ia mengakui sudah membuat kajian terkait dengan jabatan.

Menurut dia, masa transisi jabatan lurah tertuang dalam pasal 118 Undang-Undang No.3/2024. Di pasal ini huruf b dijelaskan, lurah yang masih menjabat pada periode pertama dan kedua menyelesaikan sisa masa jabatanya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Selain itu, juga diberikan kesempatan untuk mencalonkan diri satu periode lagi.

Samsul pun memberikan penjelasan, bagi lurah memasuki periode jabatan kedua, seharusnya jabatannya terhitung selama 12 tahun. Namun dikarenakan adanya tambahan dua tahun, maka akan menjadi 14 tahun.

“Mereka juga masih boleh ikut pemilihan satu periode lagi. Jika terpilih, sesuai dengan undang-undang baru maka akan menjabat selama delapan tahun lagi sehingga kalau ditotal bisa menjadi lurah selama 22 tahun,” katanya.

Adapun untuk lurah yang baru satu periode, sambung dia, juga diberikan kesempatan maju di satu periode lagi. “Kalau yang masih satu periode hanya mendapatkan tambahan dua tahun dan menjabat sekali lagi sehingga kalau ditotal 16 tahun,” katanya.

BACA JUGA: Festival Upacara Adat 2024 Tanamkan Nilai Adiluhung di Masyarakat

Disinggung untuk lurah yang menjabat periode ketiga, Samsul mengakui bahwa menyangkut hal ini diatur dalam pasal 118 huruf c. Adapun bunyinya, lurah yang masih menjabat di periode ketiga menyelesaikan sisa masa jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Jadi untuk yang periode ketiga hanya mendapatkan tambahan dua tahun sehingga ditotal maksimal menjabat hanya 20 tahun. Setelah itu, tidak boleh mencalonkan lagi,” katanya.

Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo berharap agar para lurah bisa memahami aturan dalam pengelolaan aset dan keuangan di kalurahan. Didalam menjalankan roda pemerintahan juga wajib menerapkan prinsip akuntabilitas, partisipatif, tertib dan disiplin dalam menglola anggaran.

“Tujuannnya untuk terhindar dari masalah hukum. Tugas ini memang tidak ringan, namun dengan niat tulus dan berkerja keras, saya yakin akan berdampak secara positif,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.