Mengaku Tidak Sejahtera, PKL Teras Malioboro 2 Ingin Dilibatkan Dalam Proses Relokasi

Harianjogja.com, JOGJA—Pedagang Kaki Lima (PKL) Malioboro yang tergabung dalam paguyuban Tri Dharma mendatangi kantor DPRD DIY, Jumat (5/7/2024). Mereka meminta agar dilibatkan dalam proses relokasi PKL Teras Malioboro 2 oleh Pemkot Jogja dan Pemda DIY.

Ketua Tri Dharma, Arif Usman, menjelaskan PKL sampai saat ini tidak pernah dilibatkan dalam proses relokasi setelah menempati Teras Malioboro 2. “Kami tidak pernah dilibatkan dalam proses relokasi, tahu-tahu ada alat berat yang sudah membangun,” katanya.

Menurutnya, terjadi keterputusann komunikasi antara para PKL dengan pemangku kebijakan terkait dengan relokasi ini, sehingga aspirasi dari para PKL pun tidak tersampaikan.

“Tahu-tahu mau ditempatkan seperti ini. Kami kan manusia, kami harus punya bargaining (kemampuan menawar) juga. Di Teras Malioboro 2 (PKL) banyak yang tidak sejahtera. Kami dipindahkan ke tempat relokasi berikutnya dengan jaminan apa?” katanya.

Penataan Jalan Malioboro sebagai bagian dari Penataan Kawasan Sumbu Filosofi yang telah di tetapkan sebagai World Intangible Heritage oleh UNESCO menurutnya masih terdapat persoalan mendasar, yakni minimnya partisipasi publik dan transparansi informasi khususnya bagi PKL.

BACA JUGA: Marak Pembuangan Sampah dari Kota ke Wilayah Bantul, Ini Kata Wakil Bupati Bantul

“Kami PKL Malioboro selaku rakyat terdampak. Adapun dampak yang dirasakan oleh kami diantaranya pendapatan yang menurun [di Teras Malioboro], sarana infrastruktur yang tidak cukup memadai, adanya ketidakpastian dan simpang siur informasi,” ungkapnya.

Relokasi dari Jalan Malioboro ke Teras Malioboro adalah sebuah pelajaran yang perlu untuk dievaluasi agar relokasi selanjutnya adalah relokasi yang partisipatif dan transparan. “Yang paling penting ialah relokasi yang mensejahterakan kami selaku PKL Malioboro yang telah puluhan tahun berdagang di Malioboro,” kata dia.

Para PKL ditemui oleh Ketua Komisi B DPRD DIY, Andriana Wulandari. Ia menyampaikan pihaknya bersedia memfasilitasi dan menjembatani persoalan yang dihadapi oleh PKL Malioboro terkait partisipasi publik dalam relokasi Teras Malioboro 2.

"Kami Komisi B Provinsi DIY siap menjadi fasilitator antara PKL Malioboro dengan pihak pemerintah terkait. Khususnya berkaitan dengan adanya keluhan tidak dilibatkan dalam kebijakan relokasi,” ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.