Polresta Sleman Jelaskan Duduk Perkara Viral Shinta Komala
Polresta Sleman menegaskan kasus viral Shinta Komala terdiri atas dua perkara berbeda, yakni dugaan penggelapan dan aduan etik polisi.
Suasana proyek Tol Jogja-Solo Seksi 2 Paket 2.2 di Tirtoadi pada Kamis (6/6/2024).Catur Dwi Janati/Harian Jogja
Harianjogja.com, SLEMAN—Proses relokasi Sekolah Dasar (SD) Negeri Nglarang di Sleman yang terdampak pembangunan Tol Jogja-Solo masih terus dimatangkan.
Sejumlah proses administrasi yang berhubungan dengan relokasi sekolah, seperti permohonan pemanfaatan tanah kas desa (TKD) hingga penyusunan Detail Engineering Design (DED) belum kelar diurus.
Sekretaris Dinas Pendidikan Sleman, Sri Adi Marsanto menjelaskan bangunan SDN Nglarang terdampak total tol proyek strategis nasional tersebut.
Lantaran terdampak total, SDN Nglarang harus direlokasi. Adapun lahan untuk relokasi yang disiapkan merupakan Tanah Kas Desa (TKD) Tlogoadi dan tanah kas desa Tirtoadi. "Permohonan pemanfaatan tanah kas desa di atas sedang dalam proses," terang Adi pada Senin (5/8/2024).
Dua tanah kas desa tadi akan digunakan untuk gedung relokasi sekolah dan jalan masuk ke area sekolah. Rinciannya lahan tanah kas desa Tlogoadi yang terletak di Cebongan Kidul seluas 4.372 meter persegi rencananya akan dimanfaatkan untuk relokasi gedung SDN Nglarang.
Sementara lahan tanah kas desa Tirtoadi yang berada di Ketingan dengan luas 136 meter persegi rencananya akan dimanfaatkan untuk jalan masuk ke arah gedung baru SDN Nglarang.
Selain permohonan pemanfaatan tanah kas desa yang kini masih berproses, DED bangunan gedung sekolah baru untuk relokasi SDN Nglarang saat ini juga dalam proses penyusunan.
Targetnya penyusunan DED ini dapat rampung pada bulan Agustus ini. "Ditargetkan akan selesai [DED] pada bulan Agustus pekan ketiga," katanya.
Adi menjelaskan dalam proses penyusunan DED bangunan gedung sekolah relokasi, konsultan perencana wajib berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah terkait standar bangunan gedung pendidikan. Selain itu kebutuhan ruang sekolah juga harus dipenuhi.
BACA JUGA: Pilkada Jogja, Heroe Poerwadi dan Singgih Raharjo Mulai Gerilya ke Partai Politik
Di sisi lain, gambar Siteplan juga wajib dikoordinasikan dengan pihak Kalurahan Tlogoadi dan Kalurahan Tirtoadi. "Gambar Siteplan untuk lampiran proposal permohonan pemanfaatan tanah kas desa Tlogoadi dan TKD Tirtoadi disahkan oleh Dinas Pendidikan dan masing-masing-masing Kalurahan," katanya.
Sebelumnya Humas Proyek Tol Jogja Solo Paket 2.2 PT Adhi Karya (persero), Agung Murhandjanto menjelaskan ada sejumlah fasilitas umum yang terdampak pembangunan Tol Jogja-Solo. Beberapa fasilitas umum tersebut di antaranya berupa makam, sekolah hingga masjid.
"Untuk fasilitas umum yang belum direlokasi yang terkena dampak pembangunan jalan Tol Jogja-Solo Paket 2.2 di antaranya empat buah makam, satu bangunan sekolah SD dan dua bangunan tempat ibadah berupa masjid," jelasnya.
Sejumlah fasum yang belum direlokasi tersebut saat ini masih berkutat pada tahapan administrasi. Untuk relokasi makam umum, pihak tol masih menunggu izin kesesuaian tata ruang untuk tanah pengganti.
Sedangkan untuk relokasi masjid, saat ini proses relokasinya masih menunggu izin di Kantor Kementerian Agama. Selanjutnya untuk relokasi sekolah, progres administrasinya tengah berproses di Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
"Untuk bangunan sekolah SD proses administrasi izin relokasinya masih berproses di Dinas Pendidikan kabupaten Sleman," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Polresta Sleman menegaskan kasus viral Shinta Komala terdiri atas dua perkara berbeda, yakni dugaan penggelapan dan aduan etik polisi.
Normalisasi sungai di Jogja terhambat pemangkasan anggaran. BBWSO dan Pemkot andalkan kolaborasi untuk tangani Kali Code.
Skuad Inggris untuk Piala Dunia 2026 resmi dirilis. Phil Foden dan Cole Palmer tak masuk, ini daftar lengkap 26 pemain pilihan Tuchel.
Pemadaman listrik massal di Sumatera picu keluhan warga. PLN akui gangguan sistem, namun pelanggan soroti minimnya respons.
DPRD DIY ungkap persoalan serius perfilman Jogja, dari perizinan hingga perlindungan pekerja. Raperda disiapkan untuk menata industri.
Kemenko PMK dan TWC perkuat 10 sekolah di Sesar Opak lewat program SPAB. Momentum 20 tahun Gempa Jogja dorong budaya sadar bencana.