Parkir Lapangan Pemda Sleman Kini Berbayar, Akses Publik Disorot
Parkir berbayar di Lapangan Pemda Sleman dikritik karena dinilai membatasi akses ruang publik. Warga meminta fasilitas publik tetap mudah diakses.
Ilustrasi wisatawan sedang bermain air di Pantai Baron, Kalurahan Kemadang, Tanjungsari, Gunungkidul./Istimewa
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Dinas Pariwisata (Dispar) Gunungkidul menegaskan bahwa wisatawan tidak dapat mengklaim asuransi apabila tidak membawa karcis masuk ke kawasan atau destinasi wisata seperti pantai.
Kepala Dispar Gunungkidul, Oneng Windu Wardana mengatakan karcis bukan semata-mata tanda masuk ke kawasan wisata. Lebih dari itu karcis juga menjadi syarat wisatawan melakukan klaim asuransi apabila terjadi hal buruk menimpa seperti kecelakaan laut (laka laut). “Kalau tidak pegang karcis dan terjadi apa-apa, wisatawan tidak dapat mengklaim. Itu jadi perhatian kami,” kata Windu dihubungi, Kamis (15/8/2024).
Itulah sebabnya, Windu meminta wisatawan untuk menegur petugas tempat pemungutan retribusi (TPR) yang tidak memberi karcis. Dengan begitu, bersama masyarakat, Dispar dapat menyelenggarakan pariwisata yang nyaman.
Dispar, kata dia juga terus menggelar pelatihan, termasuk bagi petugas TPR. Pelatihan ini berfokus kepada pemungutan retribusi sesuai standar operasional prosedur (SOP). Pada hari-hari tertentu seperti akhir pekan, Dispar juga menugaskan staf di kantor untuk mendampingi pemungutan di TPR.
Apabila tidak ada staf yang berada di TPR, Dispar akan memonitor lewat CCTV yang terpasang di beberapa titik. CCTV ini dapat diakses dari kantor. Meski begitu, CCTV yang ada hanya dapat merekam arus lalu lintas. Transaksi yang terjadi di TPR tidak terpantau.
Persoaan CCTV ini juga bertambah. Masih ada sinyal dari CCTV yang kadang mati. Monitoring pun tidak dapat lakukan maksimal.
Adapun tindakan pungli menjadi kewenangan kepolisian untuk melakukan penindakan. Meski Dispar Gunungkidul mendapat laporan pungli pun mereka juga akan melaporkan ke kepolisian.
Salah satu wisatawan asal Kendal, Jawa Tengah, Isnun mengaku sempat menjadi korban pungli di kawasan pantai di Gunungkidul. “Di Pantai Mesra atau Watulawang kalau tidak salah. Sudah enam bulan lalu. Intinya di loket sudah bayar, tapi pas jalan menuju pantai tiba-tiba di pinggir jalan ada seperti gazebo kecil dengan beberapa orang menghentikan kendaraan, lalu bilang bayar seikhlasnya,” kata Isnun.
Isnun yang pergi bersama suaminya akhirnya memberi Rp5.000. Dia tidak mempermasalahkan nominal tersebut. Hanya, praktik pungli mengganggu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Parkir berbayar di Lapangan Pemda Sleman dikritik karena dinilai membatasi akses ruang publik. Warga meminta fasilitas publik tetap mudah diakses.
Arie Sujito menilai reshuffle kabinet Prabowo harus menjawab problem dan harapan publik, bukan justru memunculkan teka-teki baru.
DPRD Kulonprogo menyoroti kendaraan ODOL dan aktivitas pertambangan yang dinilai berdampak pada kerusakan serta usia pakai jalan.
Gebyar Inovasi Lumbung Mataraman digelar dua hari di Kulonprogo, mempertemukan 25 stan dan stakeholder pertanian DIY.
Pengajuan pengunduran diri Dukuh Krapyak Wetan, Bantul, belum memenuhi syarat. Pemkab menyebut hasil klarifikasi tak menemukan unsur tuduhan.
BPS Gunungkidul masih mengolah data Sensus Ekonomi 2026. Sebanyak 1.033 petugas dikerahkan dengan sekitar 385.000 responden sasaran.