Kajian Bawaslu: Muncul Potensi Polarisasi Massa Pendukung di Pilkada Sleman 2024

Harianjogja.com, SLEMAN—Bawalu Sleman mengendus adanya potensi polarisasi massa dukungan di Pilkada 2024. Hal ini tak lepas adanya dua pasangan calon yang akan bertarung di Pilkada Sleman.

Anggota Bawaslu Sleman, Raden Yuwan Sikra mengatakan, proses pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati di KPU sudah ditutup. Sebagaimana diketahui bersama hanya ada dua pasangan calon yang mendaftar, meski Mahkamah Konstitusi telah memutuskan menurunkan syarat dukungan pencalonan dari 20% menjadi 7,5% suara sah di Pileg Sleman.

BACA JUGA: Potensi Penggunaan APBD Sleman untuk Kampanye Pilkada Jadi Pengawasan Bawaslu

Menurut dia, dengan hanya ada dua bacalon dalam Pilkada Sleman, maka masyarakat Sleman hanya memiliki pilihan yang terbatas yang bersifat head to head. Hal ini akan berpotensi memicu berbagai kerawanan dalam masyarakat karena adanya polarisasi dukungan.

“Pilkada itu kan sangat dekat tanpa sekat dengan masyarakat jadi siapapun bisa saja pilihannya berbeda. Jadi, ini juga harus diwaspadai agar situasi tetap kondusif,” kata Yuwan, Senin (2/9/2024).

Di sisi lain, bakal calon yang bertarung juga berstatus petahana sehingga berpotensi melibatkan Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Sleman. Ia mengakui dengan berbagai kerawanan ini sudah menyiapkan berbagai langkah antisipasi.

Di internal pengawasan akan melakukan konsolidasi kelembagaan secara rutin untuk pengawasan di pilkada 2024. Selain itu, juga ada upaya melibatkan berbagai kelompok masyarakat, seperti Forum Ormas dan LSM, organisasi keagamaan, komunitas pemuda, kelompok disabilitas untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan pemilu.

“Tentunya juga ada koordinasi lintas sektor dengan KPU, Pemkab, hingga mengajak media untuk pemberitaan pilkada yang akurat sehingga suasana bisa tetap kondusif,” katanya.

BACA JUGA : Maju Sebagai Calon Wakil Bupati di Pilkada Sleman, Sukamto Mundur dari Anggota DPR RI

Selain itu, juga ada upaya menyusun kelompok kerja (pokja) bersama stakeholder untuk pengawasan terkait dalam bidang, Netralitas ASN/TNI/Polri, Isu negatif, administrasi dan kelembagaan. “Pokja ini akan kami manfaatkan semakimal mungkin untuk menjaga netralitas ASN di lingkup pemkab,” katanya.

Yunan menambahkan, untuk menjaga suasana tetap kondusif, rencananya juga ada deklarasi Pilkada Damai bersama Paslon dan stakeholder. “Harapannya dengan deklarasi ini, maka pasangan calon juga bisa ikut menjaga agar suasana di Sleman tetap kondusif,” katanya. 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.