37 Manajer KDMP Ditempatkan di Kulonprogo, Gerai Belum Beroperasi
Sebanyak 37 manajer KDMP ditempatkan di Kulonprogo sejak 1 Oktober 2026. Sejumlah gerai belum beroperasi dan koordinasi tugas menjadi sorotan.
Rumah tak layak huni / Freepik
Harianjogja.com, KULONPROGO—Pemkab Kulonprogo masih memiliki pekerjaan rumah (PR) dalam penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) pada 2025. Pasalnya, sampai saat ini, masih ada 6344 RTLH yang butuh penanganan. Sedangkan jangkauan anggarannya hanya dapat mengakomodasi perbaikan ratusan RTLH.
BACA JUGA: Masih Ada 5.000an RTLH di Kulonprogo Belum Ditangani
Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman DPUPKP Kulonprogo, Sulung Ambang Sujagad mengatakan, penanganan RTLH didasarkan kemampuan anggaran dari jawatannya. Untuk tahun ini, baru ada 162 RTLH di Bumi Binangun yang menerima manfaat. Setiap penerima mendapatkan Rp20 juta untuk satu RTLH. Adapun pendataan untuk penerima RTLH sudah dilakukan sejak Mei lalu.
"Saat ini sedang proses kelengkapan persyaratan administrasi untuk pembukaan rekening. Pencairan dananya sekitar bulan depan," katanya, Rabu (4/6/2025).
Setelah itu, kata Sulung, baru akan dilakukan proses pembangunan RTLHnya. Anggaran Rp20 juta itu, menurut Sulung bersifat stimulan untuk peningkatan kualitas rumah. Nantinya penggunaan tersebut harus diperuntukan terkait perbaikan rumah. Seperti pembelian material dan bahan bangunan.
"Tidak boleh digunakan untuk lainnya," tegas Sulung.
Dalam proses penggunaan dana stimulan, Sulung menegaskan, dinas akan disediakan fasilitator. Tugasnya membantu proses administrasi, verifikasi, dan terkait teknis pelaksanaannya. Sulung menegaskan, fasilitator juga bertugas untuk mengawal agar pelaksanaannya sesuai prosedur dan pedoman. Sehingga penyelesaiannya bisa tepat waktu.
"Fasilitator juga menjembatani komunikasi dari masyarakat ke Pemkab atay sebaliknya," tuturnya. Setiap penerima nanti membuka rekening baru yang khusus menerima dana stimulan.
Selain itu, kata dia, penerima dibantu oleh fasilitator dalam membuat daftar kebutuhan dan bahan. Setelah disepakati maka uang ditansfer ke toko bangunan langsung dari rekening penerima bantuan.
"Lantas dilanjutkan dengan implementasi perbaikan rumahnya," tandas Sulung.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sebanyak 37 manajer KDMP ditempatkan di Kulonprogo sejak 1 Oktober 2026. Sejumlah gerai belum beroperasi dan koordinasi tugas menjadi sorotan.
Kapolda DIY memetakan kasus debt collector menyusul keluhan warga. Masyarakat yang mengalami tindakan di jalan bisa menghubungi layanan 110.
Harga tiket pesawat Eropa diprediksi naik hingga 20% pada 2027 akibat kenaikan bahan bakar, pajak penerbangan, dan berkurangnya kursi.
Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan tetap menjadi hak peserta setelah resign atau PHK. Simak syarat, dokumen, masa tunggu, dan cara klaimnya.
Permintaan Pertalite di DIY naik sekitar 7%. Pertamina memastikan stok BBM aman dan menyiapkan langkah untuk mengantisipasi antrean SPBU.
Polda DIY mengkaji penanganan premanisme parkir dan membuka peluang patroli skala besar dengan melibatkan TNI serta Satpol PP.