Koperasi Desa Merah Putih Bisa Jadi Solusi Praktik Perdagangan Tidak Adil di Sleman

Harianjogja.com, SLEMAN—Menteri Koperasi (Menkop) RI, Budi Arie Setiadi, meresmikan tiga Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yaitu KDMP Tamanmartani, KDMP Sinduadi, dan KDMP Sidomulyo, Minggu (15/6/2025). Peresmian dilakukan serentak di Kalurahan Tamanmartani, Kalasan. KDMP dapat menjadi solusi atas titik tengah praktik perdagangan tidak adil di tingkat desa.

Menurut Budi Arie, praktik perdagangan tidak adil di tingkat desa merugikan Rp313 triliun dalam setahun. Petani banyak yang merugi akibat praktik yang dilakukan tengkulak. Karena itu, KDMP yang memiliki unit usaha cold storage dapat menyimpan hasil pertanian lebih lama dan menjual di saat harga naik.

Keberpihakan terhadap petani juga ditunjukkan dari penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ke depan, pasokan bahan baku MBG akan disuplai oleh KDMP.“MBG memprioritaskan Kopdes Merah Putih untuk pemasok bahan baku,” kata Budi Arie kepada wartawan, Minggu.

Selama ini, masyarakat tingkat bawah atau desa tidak memiliki akses modal. Melalui KDMP, masyarakat juga dapat melakukan pinjaman untuk berwirausaha. KDMP juga dapat meminjam modal ke Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) dengan plafon pinjaman berbeda-beda.

Meski begitu, pemerintah tetap mengenakan bunga pinjaman. Meski demikian, bunga pinjaman tidak lebih tinggi dari bungka yang diterapkan perbankan.

Adapun per Minggu, ada 79.882 KDMP terbentuk di seluruh Indonesia. Masih ada tiga provinsi yang belum membentuk KDMP 100%, meliputi Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan.

Melalui KDMP, pemerintah berupaya mendekatkan teknologi modern kepada masyarakat perdesaan melalui pengelolaan profesional dan transparan.

BACA JUGA: Dana Rp5,7 Miliar Batal Cair, Pembangunan Taman Budaya Sleman Disetop

“Pendirian Kopdes Merah Putih ini untuk mewujudkan keadilan sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, hingga memberantas rentenir, tengkulak, dan pinjaman online ilegal,” katanya.

Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, menegaskan KDMP di DIY, utamanya KDMP Tamanmartani, Sinduadi, dan Tamanmartani harus berkembang dan berjalan sesuai tujuan pembentukan. Tiga KDMP tersebut menjadi mockup atau percontohan KDMP Nasional. “Dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih harus ada kepastian manajemen, organisasi, SK menteri, dan mungkin ditindaklanjuti SK gubernur dan bupati,” kata Sultan.

Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, mengatakan pendampingan pembentukan badan hukum seluruh KDMP di Bumi Sembada telah selesai kecuali 10 KDMP yang masih terganjal persoalan teknis. “Pekan depan, semua selesai sehingga badan hukum seluruh KDMP terdampingi,” kata Danang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.