Kesbangpol Kulonprogo Perkuat Pencegahan Kenakalan Remaja di Sekolah
Kesbangpol Kulonprogo menggencarkan program Goes to School di 46 sekolah untuk mencegah kenakalan remaja, bullying, judi online, dan tawuran pelajar.
Ilustrasi siswa SMP. - Ist
Harianjogja.com, KULONPROGO–Sejumlah sekolah di Kulonprogo kekurangan siswa meskipun sudah melakukan seleksi penerimaan murid baru (SPMB) 2025. Dampak tersebut tidak hanya dialami sekolah negeri tetapi juga sekolah swasta.
Anggota Komisi IV DPRD Kulonprogo, Maryono menyoroti sejumlah sekolah negeri yang mengalami kekurangan siswa meskipun sudah melakukan seleksi penerimaan murid baru (SPMB) 2025.
Dampak tersebut tidak hanya dialami sekolah pemerintah saja tetapi yang paling terasa ialah kalangan SMP swasta. Dia sudah menampung sejumlah aspirasi dari forum komunikasi Kepala SMP Swasta Kulonprogo terkait anjloknya jumlah siswa yang diterima.
Maryono menekankan, kondisi yang dialami SMP swasta harus turut menjadi perhatian Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kulonprogo. Dari keluhan yang diterimanya, minimnya siswa di SMP swasta lantaran ada perpanjangan waktu penutupan SPMB lalu.
Jalur domisili yang harusnya ditutup pukul 14.00 WIB diperpanjang menjadi pukul 16.00 WIB penutupannya. Perpanjangan tersebut terjadi, di hari SPMB masih berlangsung.
"Kami di komisi IV sudah dilaporkan dari SMP swasta. Kami sudah memberikan rekomendasi dan catatan untuk SPMB tahun depan," katanya, Jumat (4/7/2025).
Politisi PKS ini meminta agar Dikpora Kulonprogo hendaknya memberikan ruang keadilan, apresiasi dan dukungan terhadap sekolah swasta. Pasalnya, sejumlah SMP swasta kehadirannya selama ini memiliki sepak terjang panjang dalam dunia pendidikan Kulonprogo.
Dia berharap jangan sampai sekolah swasta ditelantarkan dan kebijakan yang diputuskan makin memperparah kondisi operasionalnya. "Sekolah-sekolah swasta kan sudah berdarah-darah ikut mencerdaskan anak-anak bangsa dengan kemandiriannya tanpa APBN," tegasnya.
Maryono menegaskan, seharusnya proses rekrutmen SPMB memiliki keadilan kalangan sekolah swasta. Selain itu, dia meminta agar Dikpora Kulonprogo memberikan bantuan supaya guru yang berstatus ASN tetap dipekerjakan di sekolah swasta asalnya.
Pasalnya, sudah ada aturan baru yang memperbolehkan bahwa sekolah swasta boleh mendapat bantuan guru negeri. "Kekurangan siswa ini dampak yang paling parahnya soalnya di sekolah swasta yang berdampak pada biaya operasionalnya," tuturnya.
Sementar itu, perwakilan dari Kepala SMP swasta Kulonprogo, Yus Saryadi membenarkan, kondisi kekurangan siswa. Namun, dia enggan membeberkan minim siswa yang dialami sekolahnya. Terpenting baginya, audiensi sudah dilakukan dengan jajaran Dikpora Kulonprogo yang harapannya menghasilkan solusi. "Semoga ada titik temu dan usulannya bisa diteruskan ke Bupati Kulonprogo," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Kesbangpol Kulonprogo menggencarkan program Goes to School di 46 sekolah untuk mencegah kenakalan remaja, bullying, judi online, dan tawuran pelajar.
Presiden Prabowo meminta Nanik S. Deyang tetap membantu BGN sebagai bagian dewan pengawas usai mengundurkan diri.
KPU DIY memutakhirkan data partai politik setiap semester melalui Sipol sebagai persiapan tahapan Pemilu yang dimulai pada pertengahan 2027.
Koperasi Mina Bahari 45 mengubah Pantai Depok menjadi kawasan wisata kuliner laut yang menyejahterakan nelayan dan pelaku UMKM lokal.
Febrie Adriansyah resmi ditahan Kejagung sebagai tersangka dugaan korupsi dan TPPU terkait Asabri serta temuan emas 74 kilogram.
Gelar Karya Guru Vokasi 2026 di Sleman digelar gratis pada 27-28 Juli, menghadirkan pameran, seni pertunjukan, hingga Guyon Waton.