Koperasi Desa Merah Putih Sidoluhur Sleman Berdayakan Difabel

Harianjogja.com, SLEMAN—Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Sidoluhur mengembangkan konsep kepengurusan koperasi yang berbeda dengan KDMP lain di Kabupaten Sleman.

KDMP Sidoluhur memasukkan difabel sebagai pengurus koperasi. Konsep ini juga menjadi kritik atas kebijakan pembangunan yang jarang memperhitungkan difabel.

BACA JUGA: Sosok Pemain Asing Asal Prancis yang Berlatih di PSS Sleman

Ketua KDMP Sidoluhur, Triyono, mengatakan isu disabilitas jarang diangkat di setiap program pembangunan di Indonesia, termasuk KDMP. Padahal, KDMP merupakan program bagus yang langsung menyasar masyarakat desa.

“KDMP ini program bagus karena diawali dari pemerintahan terkecil yaitu desa. Fokusnya ke pembangunan masyarakat desa. Tapi memang isu disabilitas malah tidak diangkat,” kata Triyono dihubungi, Senin (7/7/2025).

Menurut Triyono, KDMP bisa menjadi batu loncatan pembangunan tingkat desa bukan hanya di Sleman namun juga seluruh wilayah di Indonesia. Sebab isu disabilitas tidak mencuat dalam program KDMP, Kalurahan Sidoluhur mencoba memberi contoh konsep pengembangan dengan pemberdayaan difabel.

Triyono yang juga penyandang disabilitas mengaku konsep itu mungkin baru dilakukan di Sidoluhur. Paling tidak akan ada enam orang difabel yang akan mengelola enam gerai sebagaimana arahan Presiden Prabowo, seperti gerai sembako hingga simpan pinjam.

Ihwal progres pembangunan gedung, dia mengaku belum ada pembangunan. Sementara ini, KDMP Sidoluhur masih menggunakan gedung sewa milik warga yang letaknya di seberang jalan raya. Tidak bertingkat, karena untuk memudahkan mobilitas.

Kalurahan Sidoluhur juga sedang mengurus perizinan penggunaan tanah kas desa (TKD) ke Gubernur DIY. Pada Senin (7/7), Triyono dan rekannya telah menyerahkan dokumen adminsitratif dan proposal yang memuat rencana penggunaan serta layout ke Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) Sleman.

Dokumen itu nantinya akan dibahas di Forum Penataan Ruang (FPR) yang diketuai Sekretaris Daerah Sleman, Susmiarto. Apabila sudah mendapat surat rekomendasi Bupati Sleman, dokumen akan disampaikan ke Pemda DIY.

“Kami akan menggunakan lahan 5.000 meter persegi. Sementara ya kami sewa rumah milik warga. Perizinan TKD kan bisa lama. Mungkin baru 2027 kami bisa punya bangunan atau gedung sendiri,” katanya.

KDMP Sidoluhur menargetkan keanggotaan 50% dari total warga Sidoluhur yang saat ini mencapai 14.000 jiwa. Apabila berjalan sesuai rencana, masyarakat akan mendapat manfaat dari keanggotaan tersebut. Selain ada pembagian sisa hasil usaha (SHU), ada juga tunjangan hari raya.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (Dinkop UKM) Sleman, Tina Hastani, mengatakan pihaknya telah menyiapkan program peningkatan kapasitas lanjutan bagi pelaku koperasi. Program ini menjadi wujud komitmen dukungan terhadap KDMP.

Dinkop UKM akan menjalin kerja sama dengan Bank BPD DIY untuk pembuatan rekening Bank BPD DIY KDMP, lalu workshop pembuatan rencana bisnis dan membaca peluang usaha yang diikuti oleh ketua dan wakil ketua bidang usaha sekitar 350 peserta.

Ada juga pembuatan nomor pokok wajib pajak (NPWP) koperasi kolektif dan kerja sama dengan Bank Mandiri untuk menggelar pelatihan pengurus serta pengawas KDMP dan temu mitra Bank Mandiri dengan KDMP.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.