Dana Padukuhan Jadi Senjata Bantul Kurangi Kemiskinan
Bappeda Bantul mengandalkan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (PPBMP) sebagai ujung tombak penanggulangan kemiskinan hingga tingkat padukuhan.
Personel Sat Pol PP Bantul saat menertibkan reklame liar tak beriziin di sejumlah wilayah belum lama ini. Dokumentasi Istimewa
Harianjogja.com, BANTUL – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bantul menertibkan puluhan reklame yang melanggar aturan di wilayah setempat. Penertiban ini merupakan bagian dari penegakan Perda No.10/2020 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi.
Kepala Satpol PP Bantul, R. Jati Bayubroto menyampaikan, hingga Juli 2025, pihaknya telah memberikan teguran kepada sejumlah pemilik reklame yang belum memiliki izin resmi.
BACA JUGA: 200 Ribu KK Dicoret dari Penerima Bansos Akibat Terindikasi dalam Praktik Judi Online
“Bulan Juli ini ada tujuh pemilik reklame yang sudah kami mintai untuk segera mengurus izin. Namun belum ada yang kami copot karena masih dalam tahap teguran,” kata Jati saat dikonfirmasi, Senin (21/7/2025).
Patroli wilayah dan penertiban dilakukan pada ruas-ruas jalan utama yang kerap dilintasi pengendara. Adapun ruas jalan yang menjadi sasaran dan marak reklame liar yakni di Jl. Mgr. Sugiyopranoto, Jl. Jend. Sudirman, Jl. Mayjen Sutoyo, Jl. Jend. A. Yani, Jl. HOS Cokroaminoto, Jl. KH. Mas Mansyur, Jl. Urip Sumoharjo, Jl. Dr. Supomo, SH, Jl. Gatot Subroto dan Lapangan Paseban Bantul
Dari hasil operasi tersebut, Satpol PP menertibkan sebanyak 15 spanduk melintang dan 25 rontek yang dinilai mengganggu ketertiban umum maupun keindahan kota.
“Penertiban ini tidak hanya untuk mendukung penertiban sampah visual tetapi juga penegakan regulasi agar tata ruang dan estetika kota tetap terjaga,” kata Jati.
Satpol PP Bantul akan terus melakukan pengawasan dan memberikan tindakan bertahap kepada pemilik reklame yang melanggar, termasuk pencopotan paksa bila tidak kunjung mengurus izin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Bappeda Bantul mengandalkan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (PPBMP) sebagai ujung tombak penanggulangan kemiskinan hingga tingkat padukuhan.
Jadwal KRL Jogja-Solo Rabu 12 Agustus 2026 tersedia 15 perjalanan. Kereta pertama berangkat 05.05 WIB, tarif tetap Rp8.000.
PSEL Piyungan ditargetkan groundbreaking Desember 2026. Proyek senilai Rp2,5 triliun-Rp3 triliun ini mulai dibangun Januari 2027.
Polisi menyiagakan puluhan personel setelah massa membakar sejumlah kantor pemerintah di Ilaga, Puncak, Papua Tengah.
Jadwal KRL Solo-Jogja Rabu 12 Agustus 2026 tersedia 12 perjalanan dari Palur ke Yogyakarta. Tarif tetap Rp8.000.
Airlangga Hartarto memastikan pasokan Pertalite dan biodiesel Indonesia aman hingga akhir 2026 meski konflik global memengaruhi harga energi.