Begini Cara Pemkab Menanggulangi Kemiskinan di Sleman

Harianjogja.com, SLEMAN—Penghapusan kemiskinan di Kabupaten Sleman perlu dilakukan secara kolaboratif. Intervensi yang dilakukan secara kolaboratif berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 7,52% pada 2023 menjadi 7,46% pada 2024.

Program pelatihan dapat menjadi salah satu cara yang diambil untuk melakukan intervensi tersebut. Meski penanggulangan perlu dilakukan secara kolaboratif, pemerintah daerah memegang peranan utama dalam merancang dan mengupayakan penurunan angka kemiskinan.

BACA JUGA: Kondisi Korban Penipuan Kerja Kamboja di Jogja Membaik, Dinsos DIY: Segera Berkumpul dengan Keluarga

Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, mengatakan penanggulangan kemiskinan merupakan kewajiban konstitusional yang harus dikerjakan pemerintah daerah. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang ada di semua perangkat daerah mengambil tanggung jawab yang sama atas upaya tersebut.

Sebagai Ketua TKPK Sleman, Danang menegaskan salah satu upaya guna menanggulangi kemiskinan bisa dilakukan dengan membuat program dan kegiatan, serta memberikan bantuan yang sesuai kebutuhan warga miskin.

“Hal ini bisa dilakukan melalui pelatihan yang berlanjut ke arah perintisan usaha ekonomi produktif. Pelatihan dan pendampingan harus terlebih dahulu diberikan sebelum diberi bantuan. Ini untuk melatih kemandirian ekonomi,” kata Danang dalam keterangan tertulis.

Danang juga mendorong setiap perangkat daerah untuk memperluas dan menggelorakan budaya rasa malu. Kata dia, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya, memberi bantuan dalam bentuknya yang bermacam-macam lebih baik daripada meminta.

BACA JUGA: Ini Kelebihan Gedung Ina-MHEWS, Tahan Gempa Megathrust dengan Teknologi Mutakhir

Apabila mentalitas warga terbangun baik, pemberantasan kemiskinan akan lebih mudah dilakukan. “Jangan sampai ada yang rumahnya bagus tapi rela ditempeli stiker yang menyatakan sebagai warga miskin,” katanya.

Pemberantasan kemiskinan di Bumi Sembada berpotensi semakin sulit setelah adanya kesepakatan bebas tarif impor barang Amerika Serikat (AS) ke Indonesia. Pasar domestik akan menghadapi tekanan kompetitif yang berat.

Ditemui di Kantor Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Sidomulyo, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sleman, Haris Martapa, mengaku perekonomian Kabupaten Sleman pada 2025 diproyeksikan naik.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Sleman, perekonomian Bumi Sembada mampu tumbuh sebesar 5,19 % (year-on-year) pada triwulan III 2024 dibandingkan dengan triwulan III 2023. Sektor Industri Pengolahan masih menjadi tumpuan pertumbuhan dari sisi lapangan usaha.

“Teman-teman Dinas Perindustrian dan Perdagangan sedang mengidentifikasi pelaku ekspor impor untuk nanti melakukan penyesuaian atas kesepakatan tarif Presiden Amerika dengan Indonesia,” kata Haris.

Sleman juga terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat ihwal dampak kesepakatan tarif tersebut. Haris mengaku Pemkab masih menunggu arahan lebih lanjut dari Pemerintah Pusat. “Kalau sekarang perekonomian Sleman masih berjalan baik,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.