Pembangunan Sekolah Rakyat di Seyegan Tunggu Izin Pemanfaatan TKD

Harianjogja.com, SLEMAN—Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sleman menyatakan rencana pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kalurahan Margodadi, Kapanewon Seyegan terus dimatangkan. Pembangunan SR tersebut kemungkinan bisa dilakukan pada 2025.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Sleman, Sarastomo Ari Saptoto, mengatakan Dinsos sudah melakukan kunjungan lapangan. Lahan yang ada di Margodadi dalam kondisi siap pakai, sudah rata dan kering.

“Sudah cocok untuk didirikan bangunan. Luas terbaru yang kami tahu juga sudah 5 hektar lebih. Sudah cukup dan kami sudah menyampaikan ke Bupati juga,” kata Ari ditemui di kantornya, Jumat (1/8/2025).

BACA JUGA: 4 Desa di Lereng Merapi Klaten Kekurangan Air Bersih

Meski begitu, masih ada penyelesaian mengenai penggunaan dan perizinan tanah. Ada bidang tanah dari TKD tersebut yang dikelola Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal). Jika sudah ada perizinan terbit, Pemkab Sleman akan mulai membangun dan membayar sewa penggunaan TKD.

Perlu ada tim appraisal untuk menghitung tarif sewa per meter persegi. Tarif ini menjadi patokan untuk Pemkab mengalokasikan APBD setiap tahunnya. Tahun depan direncanakan SR di Margodadi beroperasi. Paling tidak pembangunan harus dilakukan pada bulan-bulan awal tahun.

“Kalau bisa ya tahun ini kami bangun. Tapi ya sampai sekarang masih proses juga untuk penggunaan tanah. TKD Margodadi itu kan juga jadi tanah bengkok nya perangkat. Kami tidak mau mengganggu hak mereka. Makanya perlu dibahas lagi,” katanya.

Dinas nantinya akan bersurat ke Lurah Margodadi untuk memastikan kembali penggunaan TKD untuk SR. Menurut Plt. Kepala Dinsos Sleman, Sigit Indarto, pengajuan izin penggunaan TKD Margodadi akan dilakukan pekan pertama Agustus 2025. Apabila proses perizinan lancar dan Gubernur DIY memberikan izin dengan cepat, pembangunan SR dilakukan tahun depan.

BACA JUGA: Kereta Anjlok: KAI Kembalikan Tiket 100 Persen

“Bisa tahun depan kami bangun sekolah rakyat di Margodadi. Ini kalau perizinan lancar dan tergantung Pemerintah Pusat juga,” kata Sigit dihubungi, Minggu (3/8/2025).

Sigit menegaskan detail perencanaan pembangunan gedung SR dan penganggarannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Pemkab Sleman hanya bertugas untuk menyediakan lahan.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.