Angka Kemiskinan DIY Ditargetkan Turun hingga 9,97 Persen

Harianjogja.com, JOGJA--Pemda DIY menargetkan untuk menekan angka kemiskinan melalui berbagai skema intervensi yang menyasar langsung ke masyarakat. Hal ini sejalan dengan target Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, yang menekankan bahwa angka kemiskinan di DIY pada 2026 diupayakan berada di kisaran 9,97 persen hingga 10,38 persen.

Penjabat (Pj) Sekda DIY, Aria Nugrahadi, menyebutkan bahwa pengentasan kemiskinan menjadi salah satu fokus utama pembangunan daerah. Menurutnya, strategi yang ditempuh tidak hanya berupa bantuan langsung, tetapi juga pemberdayaan masyarakat agar lebih berdaya secara ekonomi.

BACA JUGA: Media Luar Soroti Penggantian Sri Mulyani dari Menteri Keuangan

“Jadi fokus perhatiannya tentu saja mengatasi masalah kemiskinan ini. Ada beberapa skema ya nanti kita lakukan, baik itu melalui konsep pemberdayaan maupun yang terkait dengan pemberian ataupun mengintervensi terhadap hal-hal yang bisa langsung ke masyarakat,” ujar Aria saat diwawancarai di DPRD DIY, Senin (8/9/2025).

Aria menambahkan, pengukuran penurunan angka kemiskinan dilakukan melalui dua pendekatan. Pertama, dengan memantau secara langsung kondisi masyarakat, dan kedua melalui tahapan pemberdayaan yang diharapkan memberikan dampak jangka panjang.

Selain itu, optimalisasi penganggaran juga menjadi kunci. Ia menegaskan bahwa alokasi dana, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, harus diarahkan secara tepat sasaran agar memberi dampak signifikan. 

“Yang terpenting adalah bagaimana intervensi melalui penganggaran seoptimal mungkin bisa menyasar kepada titik-titik bagaimana konsern kita, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ini untuk menurunkan kemiskinan,” katanya.

Program pengentasan kemiskinan ini tidak hanya berlaku secara umum, tetapi juga difokuskan pada wilayah-wilayah dengan angka kemiskinan tinggi. Aria menyebutkan bahwa skema intervensi menyasar hingga level kapanewon atau kemantren.

“Termasuk, kalau di Daerah Istimewa Yogyakarta kita melihat terhadap kapanewon ataupun kemantren yang berkategori sasaran program mengatasi kemiskinan. Jadi ada yang di kabupaten, ada juga yang di Kota Yogyakarta,” jelasnya.

Gunungkidul menjadi salah satu daerah yang masuk perhatian utama. Beberapa kapanewon di wilayah tersebut ditetapkan sebagai prioritas pengentasan kemiskinan karena angka kemiskinannya masih cukup tinggi dibandingkan daerah lain di DIY.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.