131 Sekolah di Gunungkidul Direvitalisasi, DPRD Ingatkan Kualitas
DPRD Gunungkidul meninjau revitalisasi tiga sekolah dan mengingatkan pelaksana agar sesuai spesifikasi serta tidak bermasalah saat pemeriksaan.
Foto ilustrasi Koperasi Desa Merah Putih. / Foto dibuat menggunakan Artifical Intelligence ChatGPT
Harianjogja.com, BANTUL – Pemerintah Kabupaten Bantul akan menanggung biaya pendaftaran warga miskin yang menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menjelaskan, saat ini sekitar 11,6 persen penduduk Bantul masuk kategori miskin. Pihaknya tengah mengkaji warga pra sejahtera itu untuk didaftarkan sebagai anggota KDMP dengan simpanan pokok dan wajib yang dibayar menggunakan dana Pemkab.
“Kalau selama ini Bantuan Langsung Tunai (BLT) hanya untuk konsumsi, coba akan kami dorong agar bantuan itu bisa produktif. Salah satunya melalui koperasi,” kata Halim, Selasa (23/9/2025).
BACA JUGA: Wajib Belajar Pra Sekolah, Bantul Siapkan Kapasitas Guru
Halim menyebut, KDMP diharapkan menjadi “perusahaan rakyat” yang kuat, mudah diakses, sekaligus menawarkan harga lebih murah karena jalur distribusi dipangkas. Pemkab sedang merancang kerja sama langsung, misalnya gas LPG dipasok dari Pertamina dan pupuk dari Pupuk Indonesia, sehingga harga di masyarakat bisa lebih terjangkau.
Selain warga miskin, seluruh aparatur sipil negara (ASN) di Bantul juga diwajibkan menjadi anggota KDMP. Strategi ini diyakini dapat memperkuat permodalan koperasi tanpa perlu bergantung pada pinjaman bank atau lembaga lain.
“Kalau modalnya besar dari anggota, KDMP tidak perlu mengandalkan utang yang jaminannya dana desa. Itu berisiko dan saya minta para lurah jangan berpikir hutang dulu, perbesar keanggotaannya,” kata Halim.
Sebelumnya, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bantul, Hermawan Setiaji, menyampaikan bahwa ASN, PPPK, dan pamong desa akan menjadi pionir keanggotaan KDMP. Setelah itu, mereka diharapkan dapat mengajak masyarakat luas untuk ikut serta membangun kekuatan ekonomi bersama.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPRD Gunungkidul meninjau revitalisasi tiga sekolah dan mengingatkan pelaksana agar sesuai spesifikasi serta tidak bermasalah saat pemeriksaan.
Investor pasar modal DIY mencapai 332.912 pada Agustus 2026, tumbuh 22,33% secara tahunan. BEI DIY menargetkan 75.000 investor baru.
Mentan Amran menyiapkan 2 juta hektare rawa mineral untuk pangan. Tahap awal, pemerintah akan menggarap 500.000 hektare bersama TNI.
PJT II segera memulai proyek PLTS terapung 100 MW di Waduk Jatigede. Proyek Jatiluhur berkapasitas 80 MW masih dalam studi kelayakan.
BKPM mencabut IUP PT Kristalin Ekalestari di Papua setelah ditemukan pembukaan lahan tambang di kawasan hutan tanpa persetujuan kehutanan.
Pemkab Temanggung mengalokasikan Rp6,9 miliar untuk pembangunan jaringan irigasi air tanah di empat lokasi yang ditargetkan rampung akhir 2026.