Kasus DBD Terbanyak di Gunungkidul Ada di Ponjong, Capai 64 Kasus
Kasus DBD Gunungkidul mencapai 216 hingga September 2026. Ponjong menjadi wilayah dengan kasus terbanyak, yakni 64 kasus.
Foto ilustrasi bantuan sosial (bansos), dibuat menggunakan Artificial Intelligence/AI.
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Jumlah penerima PKH di Gunungkidul terus berubah setiap periode pencairan. Pemkab menjelaskan faktor utama fluktuasi, mulai graduasi hingga penerapan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Berdasarkan data Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Sosial P3A) Gunungkidul, jumlah penerima PKH pada triwulan pertama 2025 (Januari-Maret) sebanyak 51.260 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sementara pada triwulan kedua (April-Juni), jumlahnya bertambah menjadi 52.031 KPM.
Namun, pada periode pencairan Juli-September, penerima bantuan berkurang menjadi 49.680 KPM.
Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial P3A Gunungkidul, Suyono, mengatakan bahwa kebijakan penerima PKH sepenuhnya bergantung pada keputusan pemerintah pusat sebagai pemberi bantuan.
"Penerima PKH di Bumi Handayani terus berubah di setiap pencairan," ujarnya, Minggu (23/11/2024).
Suyono membeberkan beberapa faktor yang menyebabkan warga tidak lagi menerima bantuan. Pertama, KPM dianggap mampu secara ekonomi sehingga diikutsertakan dalam program graduasi PKH. Alokasi bantuan kemudian dialihkan kepada warga lain yang lebih membutuhkan.
"Kalau sudah ikut graduasi, maka tidak lagi menerima bantuan PKH," kata Suyono.
Faktor kedua adalah penerapan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Bantuan hanya diberikan kepada keluarga yang masuk dalam desil 1-5. Keluarga di luar kategori tersebut dicoret dari daftar penerima.
"Jadi, hanya warga yang memenuhi kriteria yang memperoleh bantuan. Makanya, saat DTSEN diterapkan, ada pengurangan jumlah penerima," ungkapnya.
Selain itu, berkurangnya penerima PKH juga disebabkan oleh ketentuan indikator bantuan. PKH diberikan khusus kepada keluarga kurang mampu yang memiliki komponen tertentu, seperti anak sekolah, lansia, atau ibu hamil.
"Syarat ini harus terpenuhi. Jika tidak, bantuan tidak diberikan. Pengurangan lainnya disebabkan oleh penerima yang terindikasi judi online, sehingga dinonaktifkan," katanya.
Komponen Bantuan PKH
Nilai bantuan PKH bervariasi berdasarkan komponen penerima:
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Sosial P3A Gunungkidul, Markus Tri Munarja, menegaskan bahwa program graduasi menjadi salah satu fokus pendampingan. Hal ini menunjukkan peningkatan kesejahteraan penerima bantuan.
"Harapannya, ekonomi penerima bantuan bisa meningkat sehingga tidak lagi membutuhkan PKH karena dianggap mampu. Untuk itu, upaya pendampingan agar mereka bisa lebih sejahtera akan terus dilakukan," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Kasus DBD Gunungkidul mencapai 216 hingga September 2026. Ponjong menjadi wilayah dengan kasus terbanyak, yakni 64 kasus.
ASDP Ketapang mengoperasikan 27 kapal untuk mempercepat penguraian antrean kendaraan sepanjang 8,5 km di Pelabuhan Ketapang.
Subsidi BBM dan LPG 3 kg dalam APBN 2027 turun Rp11,4 triliun dari usulan awal menjadi Rp261,5 triliun.
Prabowo menemui Megawati di Teuku Umar untuk takziah Guruh Soekarnoputra. Keduanya juga berbincang soal bangsa dan negara.
MK memutus 20 permohonan uji materi UU siang ini, termasuk perkara UU Polri, Kesehatan, Perlindungan Konsumen, dan KUHP Nasional.
RI Peduli mewujudkan mimpi Mahesa, siswa SD Barunawati Semarang, memiliki sepeda untuk memudahkan perjalanan ke sekolah dan mengejar cita-cita