Demo Mahasiswa di DPRD DIY Ricuh, Ini Respons Anggota Dewan
DPRD DIY berharap pemerintah pusat mendengar aspirasi mahasiswa dalam aksi 20 Oktober 2026 yang membawa tujuh tuntutan evaluasi pemerintahan.
DPRD DIY - Harian Jogja/Gigih M Hanafi
Harianjogja.com, JOGJA— DPRD DIY menyiapkan enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) baru yang akan mulai dibahas pada 2026. Dari enam raperda tersebut, Raperda Pengelolaan Perfilman diperkirakan menjadi sorotan utama karena menyangkut tata kelola industri film yang tengah berubah pesat seiring perkembangan teknologi digital.
Ketua Bapemperda DPRD DIY, Yuni Satia Rahayu, mengatakan kebutuhan regulasi perfilman sudah cukup mendesak. Menurutnya, tata kelola yang kuat diperlukan untuk menjaga karakter budaya DIY sekaligus memperkuat daya saing ekosistem film lokal.
“Perfilman merupakan cermin identitas. Kita ingin film-film dari Yogyakarta bisa memperkenalkan filosofi budaya kita kepada dunia, sekaligus menjadi ruang ekspresi yang inklusif dan berdaya secara ekonomi,” ujar Yuni, Jumat (28/11/2025).
Ia menambahkan, Raperda Pengelolaan Perfilman diprediksi menyedot perhatian lebih selama pembahasan karena tingginya harapan pelaku industri kreatif terhadap adanya kepastian regulasi.
Dalam Rapat Paripurna beberapa waktu lalu, Bapemperda melaporkan bahwa seluruh sasaran Propemperda 2025 telah rampung sebelum batas fasilitasi Kemendagri pada 30 November 2025.
Sementara itu, penyusunan Propemperda 2026 dilakukan mengikuti pedoman Kemendagri, termasuk penguatan aspek kewenangan dan keselarasan dengan regulasi nasional.
“Pembentukan perda ke depan harus betul-betul dikaji dengan baik, mulai dari aspek kewenangan hingga keterkaitan dengan regulasi secara vertikal dan horizontal,” tegasnya.
Selain evaluasi kinerja 2025, program legislasi 2026 juga memuat sembilan raperda luncuran yang masih menunggu hasil fasilitasi Kemendagri. Sementara enam raperda baru dijadwalkan dibahas pada triwulan pertama hingga pertengahan 2026.
Adapun enam raperda baru tersebut meliputi: perlindungan konsumen; keamanan dan mutu pangan asal hewan; pengelolaan perfilman; penanggulangan bencana; rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 2026–2056; serta pengelolaan dan pelestarian kawasan karst.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPRD DIY berharap pemerintah pusat mendengar aspirasi mahasiswa dalam aksi 20 Oktober 2026 yang membawa tujuh tuntutan evaluasi pemerintahan.
Atlet selam Jepara Syabilla Rizkia Putri Raharja meninggal saat Porprov Jateng 2026 di Semarang. Panitia masih menelusuri kronologi kejadian.
Timnas U-15 Indonesia kalah 0-3 dari Wales pada laga kedua Grup G Festival FIFA 2026. Tiga gol Wales tercipta pada babak kedua.
Pemerintah menunda kewajiban sertifikasi halal UMKM hingga 2028 karena banyak pelaku usaha belum memenuhi target dan terkendala administrasi.
Rute Trans Jogja ke Gunungkidul belum terealisasi meski dikaji sejak 2025. Warga berharap layanan ini mengurangi kepadatan Jalan Jogja-Wonosari.
Jogja Expo 2026 membuka peluang UMKM DIY memasuki rantai pasok haji dan umrah. Kerja sama awal yang terbentuk mencapai sekitar Rp1 miliar.