DPRD Sleman Janji Laporkan Tindak Lanjut Persoalan MBG Dalam Sepekan
DPRD Sleman berjanji melaporkan tindak lanjut persoalan MBG dalam sepekan, termasuk kasus keracunan dan evaluasi SPPG.
Ilustrasi siswa SMP - Foto dibuat menggunakan Artificial Intelligence ChatGpt
Harianjogja.com, SLEMAN—Sebanyak 93 sekolah jenjang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di Kabupaten Sleman belum memiliki kepala sekolah definitif akibat pensiun, sehingga Dinas Pendidikan (Disdik) Sleman menugaskan pelaksana tugas (Plt) kepala sekolah dari sekolah terdekat.
Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sleman mencatat 93 instansi pendidikan pada jenjang SD dan SMP belum memiliki kepala sekolah definitif. Untuk memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan, Disdik Sleman menugaskan pelaksana tugas (Plt) kepala sekolah dari sekolah terdekat.
Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Disdik Sleman, Dwi Warni, menyampaikan bahwa puluhan sekolah tersebut berstatus negeri. Kekosongan jabatan kepala sekolah mayoritas disebabkan oleh pensiun.
Guna mengisi kekosongan kepala sekolah, Disdik Sleman menggelar pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi 94 bakal calon kepala sekolah (BCKS) bekerja sama dengan Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan (BBGTK) DIY. Dari jumlah tersebut, 78 orang untuk jenjang SD, tiga orang taman kanak-kanak (TK), dan 13 orang SMP.
“Terkait dengan pengisian posisi kepala sekolah yang kosong, kami harus menunggu terbitnya sertifikat dari bakal calon kepala sekolah. Kalau sertifikat terbit, kami akan mengusulkan ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) melalui Sistem Informasi Manajemen Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan,” kata Dwi saat dihubungi, Selasa (16/12/2025).
Selain sertifikat, diperlukan dokumen pertimbangan pengangkatan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman. Setelah itu, Disdik Sleman menunggu proses pengusulan di Badan Kepegawaian Negara (BKN) hingga mendapatkan persetujuan BKN.
Setelah persetujuan BKN terbit, BKPP Sleman akan menjadwalkan pelantikan kepala sekolah definitif. Batas maksimal usia peserta BCKS adalah 58 tahun. Dengan usia pensiun 60 tahun, kepala sekolah memiliki masa tugas sekitar dua tahun sebelum pensiun.
“Kalau kendala selama dijabat pelaksana tugas kepala sekolah tentu ada. Namun, agar ketugasan di sekolah tetap lancar, kami menugaskan pelaksana tugas. Kami ambilkan dari sekolah yang paling dekat,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPRD Sleman berjanji melaporkan tindak lanjut persoalan MBG dalam sepekan, termasuk kasus keracunan dan evaluasi SPPG.
DPRD Kota Jogja mendorong pencegahan korupsi melalui penguatan sistem, tata kelola transparan, akuntabel, dan budaya integritas.
Polri menetapkan 196 tersangka dari 245 laporan karhutla hingga 28 September 2026. Kasus yang melibatkan korporasi juga terus didalami.
Bulog memastikan Beras Kita Premium dapat digunakan untuk kebutuhan MBG sesuai arahan pemerintah, sementara beras fortifikasi bukan pengganti beras premium.
Penempatan lintas daerah manajer KDKMP dilakukan untuk pemerataan SDM. Status tetap berlaku dan lokasi bisa disesuaikan dengan domisili.
Indonesia baru memiliki 66 dokter aritmia untuk sekitar 280 juta penduduk. Akses deteksi dini dan terapi gangguan irama jantung perlu diperluas.