Visi Bupati Sleman 2025-2029 Diterjemahkan ke Program OPD

Harianjogja.com, SLEMAN— Visi pembangunan Kabupaten Sleman periode 2025-2029 tidak cukup hanya dituangkan dalam dokumen perencanaan. Sekretaris Daerah (Sekda) Sleman Abu Bakar memastikan visi tersebut diterjemahkan menjadi program, kegiatan, indikator kinerja, hingga pelaksanaan di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

“[Visi-misi] dijabarkan menjadi program, kegiatan, indikator kinerja yang terukur di setiap OPD,” kata Abu Bakar dihubungi, Jumat (25/9/2026).

Menurut Abu Bakar, peran Sekda dimulai dari mengoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kedua dokumen tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan program pembangunan tetap sejalan dengan visi Bupati-Wakil Bupati Sleman.

Program OPD Harus Selaras dengan Prioritas Daerah

Tidak hanya pada tahap perencanaan, koordinasi juga dilakukan ketika program pembangunan dijalankan. Sekda berperan mengoordinasikan program yang melibatkan lintas OPD agar tidak terjadi tumpang tindih sekaligus memastikan arahan kepala daerah diterapkan secara konsisten hingga jajaran pemerintahan di bawahnya.

Abu Bakar juga menekankan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan. Menurut dia, anggaran harus tetap diarahkan pada prioritas pembangunan dengan mengedepankan efisiensi tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.

“Efisiensi cerdas, bukan pemangkasan pelayanan,” ujarnya.

Pemantauan penyerapan anggaran dan capaian program juga dilakukan secara berkala. Jika ditemukan keterlambatan maupun penyimpangan, pemerintah daerah dapat memberikan rekomendasi perbaikan agar pelaksanaan pembangunan tetap berada pada jalurnya.

Tata Kelola dan Digitalisasi Birokrasi Diperkuat

Penguatan tata kelola pemerintahan menjadi bagian dari upaya mewujudkan visi Sleman yang maju, adil, makmur, lestari, dan berkeadaban.

Dalam sektor birokrasi, Sekda mendorong transformasi digital untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Digitalisasi tersebut sekaligus diarahkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

Pengawasan internal juga diperkuat untuk mencegah korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), serta pungutan liar. Di sisi lain, pemerintah daerah berupaya membangun aparatur sipil negara (ASN) yang profesional dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Pembangunan Tak Hanya Berpusat di Perkotaan

Koordinasi pembangunan Sleman juga mencakup sejumlah sektor yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi dan potensi daerah. Abu Bakar menyebut sektor ekonomi kreatif, pariwisata, UMKM, pertanian, hingga agenda nominasi Sleman sebagai Kota Film UNESCO.

Pemerintah daerah juga perlu memperkuat sinergi dengan dunia usaha, perguruan tinggi, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Pembangunan diarahkan tidak hanya terkonsentrasi di kawasan perkotaan, tetapi menjangkau Sleman Barat hingga kawasan lereng Merapi.

“Menjamin keseimbangan pembangunan wilayah—Sleman Barat, lereng Merapi, perkotaan—merata dan berkeadilan,” ucapnya.

Menurut Abu Bakar, koordinasi, konsistensi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk membangun fondasi birokrasi yang berkelanjutan.

Dengan fondasi tersebut, sistem pemerintahan diharapkan tetap dapat berjalan meskipun terjadi pergantian kepemimpinan daerah. Artinya, kesinambungan pembangunan tidak hanya bergantung pada figur kepala daerah, tetapi juga pada sistem pemerintahan dan pelaksanaan program di setiap OPD.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD Sleman, Suharyono, mengatakan dirinya terus mendorong mitra perangkat daerah untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

“Paling tidak apapun pelayanan yang diberikan lebih cepat, begitu saja kalau dari saya,” kata Suharyono.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.