Anggota DPRD Sleman Wahyudi Kurniawan Soroti Ketahanan Pangan dan Ekonomi Tempel
Anggota DPRD Sleman Wahyudi Kurniawan mendorong penguatan ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Kapanewon Tempel.
Sejumlah alat berat dikerahkan untuk membersihkan timbunan sampah di depo yang ada di wilayah Kota Jogja belum lama ini. - Harian Jogja/Yosef Leon
Harianjogja.com, JOGJA— Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja melarang pembuangan sampah organik ke seluruh depo sampah mulai 1 Januari 2026. Kebijakan ini diterapkan seiring dengan kebijakan Pemda DIY yang menghentikan pembuangan sampah ke TPST Piyungan pada awal 2026.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jogja, Rajwan Tauriq, mengatakan seluruh depo sampah tidak lagi menerima sampah organik secara serentak mulai awal tahun depan.
“Mulai 1 Januari 2026 semua depo tidak menerima sampah organik,” ujar Rajwan, Sabtu (27/12/2025).
Ia menjelaskan warga diwajibkan memilah sampah organik dan anorganik sebelum membuang sampah. Meski demikian, Pemkot Jogja belum menerapkan sanksi bagi warga yang masih membawa sampah organik ke depo.
“Tidak ada sanksi bagi warga yang masih membawa sampah organik ke depo. Namun sampah tersebut akan kami kembalikan,” katanya.
Rajwan menyebut kebijakan tersebut telah dikoordinasikan melalui rapat bersama Wali Kota Jogja, DLH Kota Jogja, kemantren, dan kelurahan. Perangkat wilayah pun diminta aktif menyosialisasikan aturan baru tersebut kepada masyarakat.
Menurutnya, pelarangan sampah organik ke depo diharapkan mampu mereduksi volume sampah hingga 50% sehingga depo tidak lagi mengalami penumpukan.
“Harapannya, dengan tidak diterimanya sampah organik di depo, volume sampah bisa berkurang separuh,” ujarnya.
Rajwan mengungkapkan timbulan sampah di Kota Jogja mencapai sekitar 260 ton per hari, dengan komposisi sampah organik sekitar 50%. Sampah organik tersebut dinilai masih dapat diolah secara mandiri oleh masyarakat di tingkat wilayah.
Ia pun mendorong pengelolaan sampah organik diselesaikan di tingkat kelurahan. Sejumlah metode pengolahan telah diterapkan di berbagai wilayah, seperti budidaya maggot, ember tumpuk, serta lubang resapan biopori.
“Metode-metode tersebut bisa dimanfaatkan warga untuk mengolah sampah organik masing-masing,” katanya.
Sementara itu, DLH Kota Jogja masih akan menampung sampah organik kering hasil sapuan jalan. Sampah tersebut dikumpulkan di titik kumpul setiap kelurahan untuk kemudian diangkut petugas DLH dan diolah menjadi pupuk organik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Anggota DPRD Sleman Wahyudi Kurniawan mendorong penguatan ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Kapanewon Tempel.
Bea Cukai mencatat 127 penindakan ekspor emas ilegal senilai Rp1,02 triliun. Bersama Polri dan ESDM, pemerintah memburu korporasi di balik jaringan tersebut.
Prabowo memanggil Yusril ke Istana untuk membahas kajian DEN soal definisi korupsi dan wacana pembaruan UU Pemberantasan Tipikor.
Mantan Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang ditahan selama 20 hari di Rutan Polda Sulsel terkait dugaan pemerasan, gratifikasi, dan TPPU
DPRD Kota Yogyakarta mengawal aspirasi warga soal perlindungan becak dan andong serta pengembangan wisata Kali Winongo dalam Raperda Ripparda.
Kota Jogja mengolah 209,97 ton sampah per hari menjadi bahan baku, kompos, produk daur ulang, hingga sumber energi.