Pemkab Bantul Dukung Operasional SPPG Polri di Sedayu

Harianjogja.com, BANTUL—Pemerintah Kabupaten Bantul menyatakan dukungan penuh terhadap operasional Sarana Penyediaan Pangan dan Gizi (SPPG) Polri yang diluncurkan di Argorejo, Sedayu, sebagai bagian dari penguatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan, kehadiran SPPG Polri menjadi langkah strategis dalam memastikan pemenuhan gizi masyarakat berjalan dengan standar kebersihan dan kelayakan yang ketat. Menurutnya, aspek higienitas harus menjadi prioritas utama dalam setiap proses penyediaan makanan.

“Ini menyangkut keamanan pangan yang harus kita jaga ketat agar penerima manfaat bisa mendapatkan konsumsi makanan yang higienis, menyehatkan dan memiliki dampak positif bagi tumbuh kembang mereka,” pungkasnya, Senin (29/12/2025).

Halim menegaskan, keamanan pangan sangat menentukan kualitas manfaat yang diterima masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, dan peserta didik. Makanan yang disalurkan melalui SPPG diharapkan tidak hanya layak konsumsi, tetapi juga berdampak positif bagi kesehatan dan tumbuh kembang penerima manfaat.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Yogyakarta Gagat Widyatmoko menjelaskan, Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan strategis nasional yang lahir dari keprihatinan panjang terhadap persoalan gizi. Program tersebut dirancang untuk menjamin akses masyarakat terhadap asupan gizi yang seimbang dan berkualitas.

“Gizi sangat mempengaruhi perkembangan otak manusia, mulai dari cara menyerap dan mengolah informasi, hingga kemampuan mengambil keputusan,” ujar Gagat.

Menurut Gagat, keberadaan SPPG berfungsi sebagai pusat distribusi sekaligus pengendali mutu gizi sesuai standar nasional. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024, sasaran MBG meliputi ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik dari tingkat prasekolah hingga SMA.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta, tercatat 322 SPPG dengan 262 unit telah beroperasi dan melayani sekitar 565 ribu penerima manfaat. Untuk menjaga kualitas layanan, BGN menerapkan sistem critical control point, penilaian grading, serta mendorong sertifikasi sanitasi dan higienitas di setiap SPPG.

Sementara itu, Kapolda DIY Irjen Pol Anggoro Sukartono menyampaikan bahwa pembangunan SPPG Polri di wilayah DIY telah melampaui target tahun 2025 dengan 27 titik yang mulai dibangun. Pada 2026, Polri menargetkan 50 titik SPPG dan akan terus diakselerasi hingga mencapai 100 titik melalui kerja sama lintas mitra.

“Pada 2026, target kami mencapai 50 titik di DIY dan akan diakselerasi melalui kerjasama dengan berbagai mitra hingga mencapai 100 titik SPPG,” jelasnya.

Ia menegaskan, SPPG Polri diharapkan mampu menjadi contoh dalam pengelolaan dapur gizi yang aman dan berkualitas. Salah satu contohnya adalah SPPG Sentolo yang dijadikan proyek percontohan dengan standar ketat dari pusat.

Standar tersebut, tidak hanya mencakup keamanan pangan, tetapi juga pengelolaan limbah, keberadaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), hingga penyaringan minyak goreng secara berkala. Ia menegaskan agar operasional SPPG tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan maupun masyarakat sekitar.

Dengan dukungan Pemkab Bantul, Polri, dan Badan Gizi Nasional, keberadaan SPPG diharapkan mampu memperkuat Program Makan Bergizi Gratis sekaligus menjadi model dapur gizi yang aman, higienis, ramah lingkungan, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.