Pemkot Jogja Butuh Rp56 Miliar untuk Tata Bantaran Kali Code

Harianjogja.com, JOGJA—Pemerintah Kota (Pemkot) Kota Jogja mempercepat penataan kawasan kumuh di bantaran Kali Code dengan menargetkan pembangunan jalan inspeksi sepanjang 4 kilometer yang belum tersambung. Proyek ini diperkirakan membutuhkan anggaran hingga Rp56 miliar.

Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo mengatakan, pembangunan jalan di tepi sungai menjadi salah satu prioritas utama karena memiliki fungsi ganda: memperindah kawasan sekaligus meningkatkan akses dan keselamatan warga.

Menurut Hasto, jalan selebar sekitar tiga meter di sepanjang bantaran sungai akan sangat membantu mobilitas warga, terutama dalam kondisi darurat seperti kebakaran atau kebutuhan evakuasi medis.

“Agar jalan di tepi sungai Code ini nyambung sebagai jalan inspeksi dan sekaligus akses kalau seandainya warga ada apa-apa. Misalnya termasuk kalau ada kebakaran, atau kalau ada yang sakit, ambulans bisa masuk,” ujarnya, Jumat (29/5/2026).

Butuh Rp56 Miliar untuk 4 Kilometer Jalan

Hasto menjelaskan, estimasi biaya pembangunan jalan inspeksi dan penataan kawasan bantaran sungai mencapai sekitar Rp14 miliar per kilometer. Dengan sisa pekerjaan 4 kilometer, total kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp56 miliar.

Program ini menjadi bagian dari upaya besar penataan kawasan sungai di Kota Jogja yang selama ini dikenal padat penduduk.

Bagian dari Konsep M3K Jogja

Penataan Kali Code ini merupakan implementasi konsep M3K (Mundur, Munggah, Madep Kali) yang diterapkan pada tiga sungai utama di Jogja, yaitu Kali Code, Sungai Winongo, dan Sungai Gajahwong.

Melalui konsep ini, permukiman di bantaran sungai ditata agar lebih aman, sehat, serta menghadap ke arah sungai sehingga mengurangi kesan kumuh dan meningkatkan kualitas lingkungan.

Selain pembangunan infrastruktur, Pemkot juga menjalankan program sosial “Bedah Rumah Setiap Hari Minggu”. Program ini menyasar warga miskin, lansia, dan janda yang belum tersentuh bantuan pemerintah karena kendala administratif.

Pendanaan program berasal dari donasi masyarakat dengan nilai bantuan sekitar Rp20 juta per rumah. Proses renovasi dilakukan secara gotong royong dengan target selesai dalam dua minggu.

Sejak dimulai pada Juni 2025, program ini telah menyelesaikan 82 rumah, dan pada 2026 ditargetkan meningkat menjadi 200 rumah.

Dukungan Pemerintah Pusat

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengapresiasi langkah Pemkot Jogja dalam penataan kawasan sungai. Ia menilai proyek ini tidak hanya memperbaiki infrastruktur, tetapi juga membuka ruang publik baru bagi warga.

Ia bahkan mengusulkan konsep rumah panggung agar lantai dasar dapat difungsikan sebagai ruang sosial, tempat bermain anak, hingga pusat kegiatan warga.

“Lantai satunya dijadikan public space yang tinggi agar bisa jadi tempat pertemuan, anak-anak bermain, dan pusat kegiatan umum. Kita sangat butuh public space untuk kesehatan mental masyarakat,” ujarnya.

Dorong Jogja Bebas Kumuh 10 Tahun ke Depan

Fahri meminta Pemkot Jogja menyiapkan master plan menyeluruh agar penataan kawasan sungai berjalan terarah. Kementerian PKP disebut siap memberikan dukungan penuh.

“Mudah-mudahan 10 tahun lagi kita tidak lihat lagi kawasan kumuh di pinggir sungai-sungai Jogja, sampahnya juga hilang. Sehingga Kota Jogja bisa menjadi contoh bagi kota-kota tua lain di Indonesia,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.