Harga Pertamax Naik, DPRD Kulonprogo Minta Audit BBM Kendaraan Dinas

Harianjogja.com, KULONPROGO—Kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter memicu perhatian DPRD Kulonprogo. Ketua DPRD Kulonprogo, Aris Syarifudin, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo tidak menjadikan kenaikan harga tersebut sebagai alasan untuk menambah anggaran operasional kendaraan dinas tanpa disertai evaluasi menyeluruh.

Menurut Aris, lonjakan harga Pertamax justru harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk menata ulang pengelolaan kendaraan dinas, termasuk melakukan audit penggunaan BBM agar belanja operasional lebih efisien dan terukur.

Ia mengingatkan agar kenaikan harga BBM tidak berujung pada bertambahnya beban APBD, terutama apabila kebutuhan anggaran tambahan nantinya diambil dari pos Belanja Tidak Terduga (BTT). Menurutnya, BTT memiliki fungsi strategis sebagai dana darurat yang tidak semestinya digunakan secara mudah untuk menutup biaya operasional rutin birokrasi.

Aris menilai penggunaan BTT untuk mengantisipasi membengkaknya belanja BBM kendaraan dinas perlu dipertimbangkan secara matang karena dapat mengurangi fungsi utama anggaran tersebut dalam menghadapi situasi darurat maupun kebencanaan.

"BTT itu pada prinsipnya disiapkan untuk kondisi darurat, kebencanaan, atau keadaan yang benar-benar tidak dapat diprediksi. Karena itu, penggunaan BTT untuk anggaran BBM perlu dikaji secara cermat. Jangan sampai ini mengurangi fungsi utama BTT sebagai instrumen penanganan keadaan darurat," ujar Aris, Minggu (14/6/2026).

Minta Audit Penggunaan BBM Kendaraan Dinas

Aris mengungkapkan, kondisi fiskal Kabupaten Kulonprogo saat ini sedang menghadapi tantangan yang tidak ringan. Penurunan dana transfer dari pemerintah pusat serta meningkatnya defisit anggaran membuat setiap pengeluaran daerah harus dilakukan secara lebih hati-hati dan efisien.

Karena itu, ia meminta Pemkab Kulonprogo melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan BBM kendaraan dinas. Audit tersebut dinilai penting untuk mengetahui efektivitas penggunaan anggaran sekaligus mencegah potensi pemborosan.

"Kami meminta Pemkab melakukan audit anggaran BBM untuk kendaraan dinas, termasuk pola distribusi, frekuensi perjalanan, serta efektivitas pemanfaatannya. Jangan sampai pembengkakan anggaran ini terjadi karena lemahnya pengawasan atau penggunaan kendaraan yang kurang efisien," lanjut Aris.

Politikus PDI Perjuangan tersebut menilai anggaran daerah seharusnya lebih diarahkan untuk program pelayanan publik dan pembangunan masyarakat, bukan habis terserap untuk biaya operasional kendaraan.

Dorong Efisiensi dan Digitalisasi Layanan

Selain audit anggaran BBM, Aris juga mendorong Pemkab Kulonprogo menerapkan berbagai langkah efisiensi yang telah dilakukan sejumlah daerah lain. Salah satunya dengan memperketat pengendalian konsumsi BBM kendaraan dinas melalui sistem pengawasan yang lebih terukur.

Ia juga mengusulkan optimalisasi digitalisasi rapat dan koordinasi pemerintahan guna mengurangi mobilitas yang tidak mendesak. Menurutnya, pemanfaatan teknologi dapat menjadi solusi untuk menekan biaya perjalanan sekaligus meningkatkan efisiensi kerja birokrasi.

Langkah lain yang dinilai perlu dilakukan adalah pengetatan perjalanan dinas agar lebih selektif serta mendorong penggunaan kendaraan yang lebih hemat energi dalam mendukung aktivitas pemerintahan.

Aris menegaskan persoalan pembengkakan anggaran BBM tidak akan selesai apabila pemerintah hanya menambah alokasi dana tanpa membenahi sistem pengelolaannya. Karena itu, momentum kenaikan harga Pertamax harus dimanfaatkan untuk memperkuat tata kelola kendaraan dinas secara berkelanjutan.

"Yang terpenting, persoalan ini tidak boleh berhenti pada penambahan anggaran semata, tetapi harus menghasilkan perbaikan sistem pengelolaan kendaraan dinas agar kejadian serupa tidak terus berulang di tahun-tahun mendatang," tegasnya.

Meski memahami bahwa mobilitas aparatur pemerintah membutuhkan dukungan anggaran operasional untuk melayani masyarakat, Aris menilai penggunaan BTT sebagai solusi utama untuk menutup kenaikan biaya BBM merupakan langkah yang kurang tepat.

"Penggunaan BTT untuk menutup pembengkakan BBM kendaraan dinas harus menjadi pilihan paling terakhir. Yang jauh lebih penting saat ini adalah evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas penggunaan kendaraan dinas dan penguatan langkah efisiensi anggaran di tengah kondisi fiskal daerah yang sedang ketat," pungkas Aris.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.