Kemantren Kraton Perkuat Mitigasi Bencana Ramah Disabilitas

Harianjogja.com, JOGJA— Kemantren Kraton memperkuat upaya mitigasi bencana ramah disabilitas melalui penyuluhan yang melibatkan masyarakat, pemerintah kelurahan, dan relawan kebencanaan. Kegiatan ini digelar sebagai langkah meningkatkan kesiapsiagaan sekaligus memastikan penyandang disabilitas memperoleh perlindungan yang setara saat terjadi bencana.

Penyuluhan mitigasi bencana bagi penyandang disabilitas tersebut berlangsung pada Senin (29/6/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi potensi bencana dengan pendekatan yang lebih inklusif, terutama bagi kelompok rentan.

Mantri Pamong Praja Kemantren Kraton, Sumargandi, mengatakan peningkatan kapasitas Kampung Tangguh Bencana (KTB) dan Kelurahan Tangguh Bencana menjadi perhatian penting agar perlindungan terhadap penyandang disabilitas semakin optimal. Menurutnya, kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum memperkuat sistem penanggulangan bencana yang lebih inklusif.

"Kapasitas KTB harus kita tingkatkan, terutama dalam merangkul dan melindungi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas," ujarnya, Rabu (1/7/2026).

Melalui penyuluhan mitigasi bencana ramah disabilitas ini, Sumargandi berharap masyarakat, pemerintah kelurahan, hingga relawan kebencanaan memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya memberikan perlindungan kepada kelompok rentan. Dengan demikian, sistem penanggulangan bencana di wilayah Kemantren Kraton diharapkan semakin tangguh, inklusif, dan mampu memberikan rasa aman bagi seluruh warga tanpa terkecuali.

Ia menjelaskan, dalam penyuluhan tersebut Tim Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dinas Sosial (Dinsos) DIY menekankan pentingnya pemetaan kerawanan sosial serta kesiapan logistik di tingkat wilayah. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi dampak sosial, psikologis, maupun ekonomi yang dapat dialami masyarakat setelah bencana terjadi.

Sementara itu, praktisi penanggulangan bencana, Amtono Prasutanto, mengungkapkan penyandang disabilitas memiliki risiko mengalami cedera hingga meninggal dunia dua hingga empat kali lebih tinggi dibandingkan masyarakat pada umumnya ketika bencana terjadi. Karena itu, upaya mitigasi bencana yang berpihak kepada penyandang disabilitas perlu terus diperkuat.

Menurut Amtono, tingginya risiko tersebut bukan disebabkan oleh kondisi fisik ataupun mental penyandang disabilitas, melainkan karena sistem penanggulangan bencana yang hingga kini belum sepenuhnya ramah dan mudah diakses oleh seluruh kelompok masyarakat.

"Hal ini terjadi karena sistem, informasi peringatan dini, jalur evakuasi, dan infrastruktur kita belum ramah dan aksesibel bagi mereka," katanya.

Ia menambahkan, penyelenggaraan mitigasi bencana harus mengedepankan prinsip No One Left Behind, yakni memastikan tidak ada satu pun kelompok masyarakat yang tertinggal dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana, mulai dari kesiapsiagaan, proses evakuasi, hingga pemulihan pascabencana. Dengan pendekatan tersebut, risiko kebencanaan terhadap kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, diharapkan dapat ditekan secara lebih optimal.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.