Penataan Lahan PSEL Piyungan Dimulai, Rampung Desember 2026
Pematangan lahan PSEL Piyungan dimulai Oktober 2026 dan ditargetkan rampung Desember sebelum pembangunan fisik dimulai.
Foto ilustrasi kegatan MPLS dibuat dengan artificial intelligence.
Harianjogja.com, BANTUL—Ratusan sekolah di Kabupaten Bantul mengawali tahun ajaran 2026/2027 dengan pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang mengusung konsep ramah dan bebas dari perpeloncoan maupun perundungan. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi ruang adaptasi yang aman dan menyenangkan bagi peserta didik baru sejak hari pertama masuk sekolah.
Pelaksanaan MPLS pada Senin (13/7/2026) diikuti oleh 501 taman kanak-kanak (TK), 402 SD/MI, 144 SMP/MTs, 37 SMA/MA, dan 49 SMK di Kabupaten Bantul. Seluruh satuan pendidikan diminta menjalankan kegiatan sesuai ketentuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang menekankan pembentukan karakter tanpa kekerasan.
Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Bantul, Nugroho Eko Setyanto, mengatakan MPLS merupakan tahapan penting bagi peserta didik untuk mengenal lingkungan sekolah sekaligus membangun rasa aman, nyaman, dan bahagia dalam memulai proses belajar.
Menurutnya, pelaksanaan MPLS tahun ini mengacu pada Permendikdasmen Nomor 12 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan MPLS yang mengedepankan paradigma MPLS ramah. Melalui pendekatan tersebut, seluruh peserta didik harus memperoleh perlakuan yang menghormati harkat dan martabat mereka serta terbebas dari kekerasan, perundungan, diskriminasi, maupun aktivitas yang tidak bersifat mendidik.
"MPLS harus jadi ruang pembelajaran yang menyenangkan, inklusif, dan berorientasi pada pembentukan karakter dan pembentukan dimensi di profil lulusan," kata Nugroho.
Ia menjelaskan, materi utama yang diberikan selama MPLS meliputi Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, Pagi Ceria, pendidikan etika dalam menggunakan media sosial, serta Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah). Selain itu, sekolah juga dapat memberikan materi pilihan berupa pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (Napza), serta penguatan budaya anti-kekerasan di lingkungan sekolah.
Pembukaan MPLS Kabupaten Bantul dilaksanakan secara luring dan daring. Kegiatan daring dipusatkan di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bantul dengan diikuti Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), sedangkan pelaksanaan luring berlangsung di masing-masing sekolah.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih bersama Wakil Bupati Bantul menyapa peserta didik baru dari berbagai jenjang pendidikan, mulai TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA hingga SMK.
Abdul Halim Muslih mengajak seluruh peserta didik mengikuti seluruh rangkaian MPLS dengan baik sebagai bekal memasuki lingkungan sekolah yang baru. Ia juga mengingatkan pentingnya menghormati orang tua dan guru selama menjalani proses pendidikan.
"Kalian adalah generasi emas Indonesia. Oleh karenanya cintai, taati, dan ikuti saran orang tua dan guru. Insyaallah kalian akan menjadi orang hebat dan bermanfaat bagi bangsa dan negara," ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Bantul berharap pelaksanaan MPLS yang ramah dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif, aman, dan mendukung tumbuhnya karakter positif peserta didik sejak awal memasuki jenjang pendidikan yang baru.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pematangan lahan PSEL Piyungan dimulai Oktober 2026 dan ditargetkan rampung Desember sebelum pembangunan fisik dimulai.
Jadwal KA Bandara YIA Senin, 12 Oktober 2026 tersedia 24 perjalanan reguler. Cek jam keberangkatan dari Jogja, Wates, dan YIA.
Kader Gerindra Sleman menggelar Gerakan Indonesia Asri di Tlogo Putri, Kaliurang, dengan menanam pohon, menebar benih ikan, dan membagikan sembako.
Jadwal KRL Solo-Jogja Senin, 12 Oktober 2026 tersedia dalam 12 perjalanan dari Palur. Simak jam keberangkatan di setiap stasiun.
Jadwal KRL Jogja-Solo Senin, 12 Oktober 2026 tersedia dalam 15 perjalanan. Simak jam keberangkatan dan tarif tiket Rp8.000.
Pemerintah mencatat setoran Rp57,1 triliun dari Satgas PKH selama 2025–2026, termasuk pajak dan PNBP hasil penertiban kawasan hutan.