Gedung PLHUT Sleman Disiapkan Jadi One-Stop Service Haji dan Umrah
Gedung PLHUT Sleman mulai dibangun dengan konsep one-stop service untuk mengintegrasikan layanan administrasi hingga manasik haji dan umrah.
Foto ilustrasi dibuat oleh AI/StocCake
Harianjogja.com, SLEMAN—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman mulai menyiapkan layanan angkutan umum Trans Sembada untuk mengantisipasi perubahan mobilitas masyarakat setelah pembangunan jalan tol Jogja-Solo dan tol Jogja-Bawen jika nantinya beroperasi.
Kehadiran angkutan massal dinilai penting agar peningkatan pergerakan masyarakat tidak berujung pada persoalan kemacetan yang semakin kompleks.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sleman, Heri Kuntadi, mengatakan gagasan pengembangan Trans Sembada berasal dari Pemkab Sleman. Rencana tersebut salah satunya berkaitan dengan rencana pengalihan pengelolaan layanan Trans Jogja jalur 14 dari Pemerintah Daerah (Pemda) DIY kepada Pemkab Sleman.
Meski demikian, Trans Sembada belum dapat langsung beroperasi karena masih membutuhkan sejumlah persiapan. Pemkab Sleman harus menyiapkan regulasi, menyusun perencanaan atau blueprint, melakukan kajian trayek, menghitung biaya operasional kendaraan (BOK), menyiapkan anggaran dan kelembagaan, serta memastikan kesiapan sarana dan prasarana.
“Proses saat ini masih dalam penyiapan regulasi,” kata Heri kepada Harianjogja.com, Kamis (3/9/2026).
Menurut Heri, penyediaan layanan angkutan umum bukan hanya berkaitan dengan kebutuhan transportasi masyarakat. Pengembangan layanan tersebut juga merupakan mandat peraturan perundang-undangan.
Karena itu, Trans Sembada nantinya diharapkan tidak berdiri sendiri. Layanan tersebut akan diarahkan untuk terintegrasi dengan angkutan umum yang selama ini telah disediakan Pemda DIY melalui Trans Jogja.
Heri menjelaskan kemampuan Pemkab Sleman dalam menyediakan layanan angkutan umum selama ini masih terbatas. Layanan yang tersedia baru berupa bus sekolah yang diperuntukkan bagi pelajar.
Kondisi tersebut membuat pengembangan angkutan massal menjadi kebutuhan yang semakin mendesak. Terlebih, pembangunan jalan tol berpotensi mengubah pola mobilitas masyarakat sehingga kebutuhan terhadap transportasi umum juga ikut berkembang.
Pemkab Sleman menilai keberadaan angkutan massal diperlukan untuk mengimbangi peningkatan mobilitas tersebut. Tanpa pengembangan layanan angkutan umum, peningkatan pergerakan masyarakat dikhawatirkan menimbulkan persoalan lalu lintas yang lebih rumit.
“Kalau tidak dikembangkan angkutan massal tentu prediksi akan ada kemacetan yang kompleks,” katanya.
Dengan demikian, pengembangan Trans Sembada menjadi bagian dari persiapan Pemkab Sleman dalam menghadapi kebutuhan transportasi masyarakat. Konsep tersebut juga diarahkan agar dapat terhubung dengan sistem transportasi yang sudah berjalan melalui Trans Jogja.
Heri mengatakan pengembangan Trans Sembada untuk tahap awal akan diarahkan pada pengambilalihan pengelolaan Trans Jogja jalur 14. Pemkab Sleman berencana menerapkan mekanisme buy the service (BTS) dalam penyediaan layanan tersebut.
Melalui skema BTS, Pemkab Sleman tidak harus menyediakan seluruh armada transportasi secara mandiri. Armada Trans Sembada nantinya disiapkan oleh penyedia jasa transportasi.
Pemkab Sleman kemudian membayar layanan yang diberikan operator sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Skema ini menjadi pilihan dalam rencana awal penyediaan layanan Trans Sembada.
“Rencana menggunakan mekanisme buy the service sehingga tidak sepenuhnya penyediaan sarana dari Pemda. Kalau buy the service, armada dari penyedia jasa,” ucapnya.
Adapun mengenai besaran anggaran yang diperlukan untuk menyediakan fasilitas transportasi umum tersebut, Kepala Bidang Angkutan dan Keselamatan Dishub Sleman, Marjana, mengatakan belum dapat menyampaikannya.
Menurut dia, tahapan yang dilakukan saat ini masih berfokus pada persiapan kajian dan regulasi. Dishub Sleman juga tengah memberikan perhatian pada pengembangan Si Bulan.
“Belum. Kami baru mau mempersiapkan kajian-kajiannya dan regulasinya dulu. Kami juga lagi fokus pengembangan Si Bulan,” kata Marjana.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Gedung PLHUT Sleman mulai dibangun dengan konsep one-stop service untuk mengintegrasikan layanan administrasi hingga manasik haji dan umrah.
Prabowo mendorong Danantara dan RDIF membiayai proyek investasi Indonesia-Rusia serta meminta I-EAEU FTA segera berlaku.
DPRD Bantul menyoroti izin kolam koi di Villa Banguntapan setelah warga mengeluhkan rembesan air, kolam jebol, hingga dugaan pencemaran.
Sebanyak 170 pelajar di Jombang dan Nganjuk diduga mengalami keracunan setelah menyantap menu MBG. Penyebabnya masih diselidiki.
Rekrutmen KAI 2026 dibuka 4 September untuk lulusan SLTA, D3, D4/S1. Cek formasi, persyaratan, dan pendaftaran di karier.kai.id.
YES 2026 merumuskan lima strategi untuk mendorong ekonomi DIY bertumbuh, inklusif, dan resilien di tengah tantangan global.