Sengketa Art Fashion di PN Bantul, Saksi Ungkap Gaji Karyawan Tak Dibayar

Harianjogja.com, BANTUL— Perselisihan jual beli perusahaan konveksi Art Fashion antara Abi Husni sebagai penggugat dan Yulio Aqua Mare sebagai tergugat kembali bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Bantul. Dalam sidang gugatan perdata perbuatan melawan hukum (PMH), Kamis (12/11/2026), saksi dari pihak penggugat membeberkan persoalan pembayaran gaji karyawan hingga dugaan kekurangan pembayaran transaksi perusahaan.

Sidang dengan agenda pembuktian saksi dari pihak penggugat tersebut menghadirkan Antonius Aninditio dan Bregas Adi Sulistio. Tergugat I dan II hadir dalam persidangan, sedangkan notaris yang turut menjadi tergugat tidak hadir.

Saat memberikan keterangan di hadapan majelis hakim, Antonius mengaku pernah bekerja bersama Abi Husni sejak 2015 hingga Desember 2023. Selama bekerja di Art Fashion, perusahaan yang mulai beroperasi pada 2014, ia menjabat sebagai kepala desainer.

Antonius mengatakan Abi menjual perusahaan tersebut kepada Yulio pada 2022. Setelah kepemilikan beralih, operasional Art Fashion dilanjutkan oleh Yulio.

Namun, menurut kesaksiannya, persoalan muncul ketika karyawan tidak lagi menerima gaji sejak Mei 2023. Ia juga menyebut masih terdapat kekurangan pembayaran dari transaksi jual beli perusahaan tersebut.

"Masalahnya setelah berganti kepemilikan kami tidak dibayar sejak Mei 2023. Masalah lain ada kekurangan pembayaran saat jual beli. Dijual Rp2 miliar, baru dibayar Rp500 juta," ungkapnya.

Omzet Perusahaan Disebut Capai Rp800 Juta

Dalam persidangan, Antonius juga menjelaskan Art Fashion pernah memiliki banyak pelanggan, bahkan mencapai ratusan klien. Pada periode Desember 2022 hingga April 2023, omzet perusahaan disebut mencapai sekitar Rp800 juta dari pesanan pelanggan.

Saat ditanya kuasa hukum penggugat, A. Muslim Murjiyanto, Antonius menyebut uang dari omzet tersebut dipegang oleh Yulio. Ia menjelaskan informasi mengenai besaran omzet itu diperoleh dari bagian administrasi perusahaan.

Selain persoalan pembayaran, Antonius memaparkan pemindahan sejumlah aset perusahaan ke gudang milik Abi setelah kontrak kantor tidak diperpanjang. Barang-barang yang dipindahkan meliputi enam komputer, sekitar 40 mesin pres dan mesin jahit, serta dua unit printer.

Menurut keterangannya, nilai aset tersebut masing-masing disebut sekitar Rp600 juta-Rp700 juta dan Rp300 juta.

"Pemindahan aset hanya sementara untuk menyelamatkan barang-barang agar tidak terlantar," ujarnya.

Antonius mengaku telah menyampaikan pemindahan aset tersebut kepada Yulio, tetapi tidak mendapat respons. Saat dipindahkan, kondisi barang-barang itu masih bagus. Meski demikian, ia mengaku tidak mengetahui kondisi aset setelah berada di gudang.

Saksi Akui Tak Mengetahui Dana Pribadi Tergugat

Dalam pemeriksaan oleh kuasa hukum tergugat, Juni Prasetyo Nugroho, Antonius mengaku tidak mengetahui secara langsung persoalan dana pribadi milik Yulio pada 2022 dan 2023 yang disebut digunakan untuk operasional perusahaan.

Ia juga menerangkan persoalan pidana yang berkaitan dengan jual beli perusahaan muncul setelah karyawan memprotes masalah pembayaran gaji. Antonius mengakui Yulio sempat menjanjikan pembayaran gaji, tetapi janji tersebut tidak terealisasi.

Antonius mengatakan terakhir bekerja di Art Fashion pada Desember 2023. Setelah itu, menurut dia, perusahaan sudah tidak lagi beroperasi.

Penggugat Sampaikan Laporan Dugaan Pemalsuan Bukti

Pada akhir persidangan, kuasa hukum penggugat, Muslim Murjolianto, menyampaikan adanya laporan dugaan tindak pidana baru yang menyeret tergugat beserta pihak terkait. Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/218/XI/2026/SPKT/POLRES BANTUL/POLDA D.I YOGYAKARTA tertanggal 7 November 2026.

Dalam laporan itu, penggugat bertindak sebagai pelapor atas dugaan pemalsuan dan atau sumpah palsu dan atau pemberian keterangan palsu dalam akta otentik. Dugaan tersebut berkaitan dengan bukti yang disampaikan para tergugat dalam persidangan perkara nomor 63/Pdt.G/2026/PN Btl.

Pihak penggugat menduga bukti tersebut merupakan bagian dari upaya manipulasi dan rekayasa untuk menipu majelis hakim PN Bantul maupun majelis hakim Mahkamah Agung. Kuasa hukum penggugat juga menyebut bukti yang sama diajukan sebagai syarat permohonan peninjauan kembali (PK) dalam perkara pidana nomor 246/Pid.B/2024/PN.Btl yang telah berkekuatan hukum tetap.

"Karena bukti yang disampaikan para tergugat tersebut juga diajukan sebagai syarat pengajuan PK kasus pidana nomor 246/Pid.B/2024/PN.Btl yamg sudah inkrah," pungkasnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.