Sawit Hadapi Tantangan Produktivitas dan Kebijakan
“Industri sawit membutuhkan kebijakan yang memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan, termasuk perusahaan, negara, petani, dan masyarakat,"
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Komisi Pemilihan Umum Gunungkidul mencopot lima petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di Kecamatan Nglipar karena terlibat kampanye partai politik peserta Pemilu 2014.
Ketua KPU Gunungkidul Zaenuri Iksan mengatakan kelima petugas yang dicopot langsung diganti dengan petugas baru. “Sudah ada pembaruan Surat Keputusan KPPS oleh PPS [Panitia Pemungutan Suara],” kata Zainuri, Selasa (1/4/2014).
Dia menegaskan KPPS yang direkrut melalui PPS di masing-masing desa merupakan penyelenggara Pemilu yang dilarang terlibat aktif terlebih masuk
dalam kepengurusan partai politik.
Ketua Panitia Pengawas Pemilu Gunungkidul Buchori Ichsan menambahkan selama kampanye terbuka belum ditemukan pelanggaran berat melainkan ringan seperti konvoi yang mengganggu pengguna jalan, kemudian pegawai negeri sipil (PNS) yang ikut dalam perkumpulan-perkumpulan yang diselenggarakan calon legislator (caleg).
Untuk pelanggaran itu, Panwaslu sudah melayangkan teguran kepada partai politik dan menyampaikannya ke KPU. “Untuk PNS sudah disampaikan ke Pemerintah Kabupaten,” imbuh Buchori.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
“Industri sawit membutuhkan kebijakan yang memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan, termasuk perusahaan, negara, petani, dan masyarakat,"
Nasdem Gunungkidul menargetkan 11 kursi DPRD agar merebut posisi ketua dewan serta menyiapkan langkah untuk memenangkan Pilkada mendatang.
Walhi mendesak Polri membuka identitas 20 korporasi tersangka karhutla dan menelusuri perusahaan yang terafiliasi investor asing.
Dosen UII mendampingi kelompok PKK Dusun Tiyasan, Sleman, membuat batik ecoprint berbahan daun dan bunga lokal untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.
DPRD Kota Jogja meminta anggaran kedaruratan bencana tidak disamakan dengan OPD lain demi menjaga kesiapsiagaan menghadapi banjir.
DPRD DIY akan berkomunikasi dengan Polda DIY untuk mengevaluasi pengamanan demonstrasi dan dugaan kekerasan terhadap peserta aksi di Jogja.