Bupati Muara Enim Edison Siapkan Rp1,6 M untuk Suap Auditor BPK
Bupati Muara Enim Edison diduga terlibat suap audit BPK Rp1,6 miliar. KPK ungkap skema korupsi proyek pendidikan dan aliran dana.
Sebuah bus angkutan umum tampak masih beroperasi melayani penumpang di depan Pasar Condongcatur, Depok, Sleman, Rabu (19/11/2014) pagi.(Rima Sekarani/JIBI/Harian Jogja)
Harianjogja.com, BANTUL—Aksi mogok massal Organisasi Angkutan Darat (Organda) Bantul sebagai bentuk protes atas kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak subsidi berjalan serentak, Rabu (19/11/2014).
Aksi mogok operasi para awak angkutan umum hanya berlangsung sehari saja sehingga Kamis (20/11/2014) hari ini seluruh anggota Organda Bantul kembali beraktivitas.
Ketua Organda Bantul Slamet mengatakan aksi mogok massal sudah mendapatkan respons Pemerintah DIY dan disambut baik pengurus dan seluruh paguyuban angkutan umum yang bernaung di Organda Bantul. “Mogok massal hari ini [kemarin] sudah cukup,” ujarnya, di sela-sela memantau jalannya aksi mogok, Rabu (19/1/2014).
Slamet mengatakan tuntutan Organda Bantul sama seperti organda kabupaten dan Organda DIY, yakni kenaikan harga BBM perlu adanya kebijakan khusus. Organda Bantul menuntut agar subsidi bahan bakar khusus untuk keperluan jasa angkutan umum tetap pada harga lama.
Secara detail, Slamet menjelaskan tuntutan harga lama untuk BBM jenis solar tetap diharga Rp5.500 per liter dan premium Rp6.500 per liter. “Organda keberatan kalau harus mengikuti harga lama yang ditetapkan pemerintah,” ujarnya.
Selain karena alasan kondisi di lapangan saat ini penumpang terbatas, hasil yang diperoleh setiap hari terus menurun. Slamet menyebutkan awak angkutan umum kalau harus membeli bahan bakar di harga Rp8.500 per liter solar dan Rp7.500 per liter premium cukup berat.
Slamet menambahkan jasa pelayanan transportasi darat selama ini tidak semata-mata hanya upaya mendapatkan keuntungan pribadi para sopir maupun pengusaha angkutan darat. Jasa angkutan umum juga membantu pemerintah dalam penyediaan pelayanan transportasi rakyat yang murah, aman dan nyaman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Bupati Muara Enim Edison diduga terlibat suap audit BPK Rp1,6 miliar. KPK ungkap skema korupsi proyek pendidikan dan aliran dana.
Dindikpora Yogyakarta menerapkan SPMB SMP 2026 berbasis RTO dengan fitur ubah pilihan sekolah secara real time.
Pemasangan girder Tol Jogja–Solo di Simpang Kronggahan memicu pengalihan arus lalu lintas dan skema U-turn sementara.
BNPB melaporkan kekeringan di Banyumas dan Purbalingga. BPBD menyalurkan air bersih untuk ratusan keluarga terdampak.
Seorang nelayan Morotai tewas tersambar petir saat pulang melaut. BNPB mengimbau masyarakat waspada cuaca ekstrem di pesisir.
Harganas 2026 akan digelar di Yogyakarta dengan tema “Ayah Wajib Hadir”, menyoroti pentingnya peran ayah dalam keluarga.