KEKERINGAN DI BANTUL : Siaga Kekeringan, Apa Penanganan yang Dilakukan Pemerintah?

Kekeringan di Bantul masuk tahap siaga. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bantul menunggu turunnya bantuan dana siaga bencana

Harianjogja.com, BANTUL-Kabupaten Bantul dipastikan memasuki siaga kekeringan menyusul terbitnya Surat Keputusan (SK) Bupati Bantul terkait siaga bencana kekeringan.

Dengan surat resmi itu, pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bantul kini hanya tinggal menunggu turunnya bantuan dana siaga bencana dari Badan Penanggulangan Nasional Bencana (BNPB) melalui BPBD DIY.

Diakui Kepala BPBD Bantul Dwi Daryanto, untuk tahun ini, pihaknya mengajukan bantuan sebesar lebih dari Rp2 miliar. Bantuan itu didasarkannya pada hasil pemetaan titik rawan bencana kekeringan di Bantul.

"Totalnya ada 48 dusun dari 7 kecamata  se-Bantul," ujarnya kepada Harian Jogja, Selasa (28/7/2015) siang.

Dari total 48 dusun itu, setidaknya ada 16 dusun yang diakuinya paling mendesak mendapatkan bantuan. Keenambelas dusun itu masing-masing terletak di tiga wilayah administratif kecamatan, yakni Dlingo, Imogiri, dan Piyungan.

Hanya saja bantuan yang dimaksudkannya kali ini lebih bersifat jangka panjang. Itulah sebabnya, ia justru menganggap dusun atau desa yang memiliki sumber air namun tak memiliki sarana dan prasarana pengelolaannya yang ia kategorikan mendesak.

Hingga kini, baru ada satu dusun yang sudah mengajukan bantuan dropping bersih, yakni dusun Geger, Desa Seloharjo, Pundong. Permohonan dropping air bersih itu diterimanya beberapa hari yang lalu. "Dan kami sudah merealisasikannya dengan mengirimkan 2 tanki air bersih setotal 10.000 liter," ujarnya.

Diakuinya, jumlah itu jelas tak cukup untuk melayani seluruh jumlah jiwa terdampak kekeringan yang mencapai 115 jiwa di empat RT. Pasalnya, ukuran standar kebutuhan air minum manusia adalah sekitar 2.500 liter per hari per orang.

Itulah sebabnya, selama bantuan belum turun dari BNPB DIY, pihaknya akan berupaya memaksimalkan dropping air untuk daerah-daerah yang mengajukan permohonan dropping air.

Untuk tahun ini, anggaran dropping air dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sengaja ditingkatkannya menjadi Rp50 juta dari tahun 2014 yang hanya Rp30 juta. Hal ini dilakukannya lantaran masa kemarau untuk tahun ini diperkirannya akan jauh lebih panjang. "Ditambah lagi karena adanya dampak badai El Nino," ujarnya.

Dikatakannya, mulai Kamis (29/7/2015) mendatang, pihaknya akan secara intensif melakukan pembahasan dengan pihak-pihak terkait untuk menyikapi siaga kekeringan ini.

Selain Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bantul sebagai penyedia air bersih, pihaknya akan berkoordinasi secara lebih intens dengan Dinas Pertanian dan Kehutanan (Dipertahut), Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas Sumber Daya Air (SDA) serta Badan Ketahanan Pangan dan Petugas Penyuluhsn (BKP3) Bantul.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.