KASUS KORUPSI GUNUNGKIDUL : Kejari Wonosari Masih Evaluasi Keterangan Saksi

Massa yang menamakan diri Masyarakat Bersama Antikorupsi melakukan aksi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Jumat (3/10/2014). Unjuk rasa yang diikuti puluhan orang itu mendesak pemerintahan yang dipimpin calon presiden dan calon wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) mendatang merealisasikan janjinya menciptakan pemerintahan bersih dan berani melakukan pemberantasan korupsi tanpa kompromi. (JIBI/Solopos/Antara - Wahyu Putro A.)
06 Februari 2016 18:21 WIB Uli Febriarni Gunungkidul Share :

Kasus korupsi Gunungkidul pada penyelewengan dana milik Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) Lumintu, Semanu masih dievaluasi oleh Kejari Wonosari

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL-Kejaksaan Negeri (Kejari) Wonosari tidak mau menetapkan target pelimpahan kasus yang menyeret tersangka Sayun Marni dalam kasus dugaan korupsi penyelewengan dana milik Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) Lumintu, Semanu.

Kepala Kejari Wonosari, Damly Rowelcis menuturkan Kejari tidak ingin menargetkan waktu tertentu karena masih perlu mengevaluasi keterangan saksi, sebelum ditanyakan kepada tersangka.

Agenda terdekat adalah pemanggilan Sayun sebagai tersangka, sekaligus untuk meminta sejumlah keterangan dari perempuan yang saat kasus bergulir, ia menjabat sebagai bendahara UPK.

"Untuk sementara tersangka masih tunggal, masih belum ada indikasi muncul tersangka lain. Jumlah kerugian sementara masih Rp1,2 miliar, masih kita cek terus," terang Damly, Jumat (5/2/2016).

Kasus dugaan korupsi dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan dana milik pelaku Usaha Ekonomi Produktif di Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) Lumintu, Kecamatan Semanu ini bergulir sejak 2014 dengan nilai dana yang diselewengkan berada pada taksiran Rp1,2 miliar.

Penyelewengan yang dilakukan oleh SM, yakni menggunakan dana kelompok untuk kepentingan pribadi, dengan dalih 'meminjam'. Sementara itu, yang 'melunasi' pinjaman yang dilakukan SM adalah dari pihak kelompok sendiri.

Pada 2014, UPK mulai mengevaluasi kacaunya pembukuan. Kejari Wonosari menduga, penyelewengan dilakukan SM secara bertahap. Dana yang ia selewengkan pada awalnya jumlah sedikit, namun lama-kelamaan semakin bertambah jumlahnya.