Advertisement
PERUMAHAN JOGJA : Apa Beda Rumah Subsidi & Rumah Murah?
Ilustrasi rumah bersubsidi. (Nurul Hidayat/JIBI - Bisnis)
Advertisement
Perumahan Jogja dengan FLPP marak ditawarkan
Harianjogja.com, JOGJA -- Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY menggelar gelar kasus terkait maraknya pengembang yang memikat konsumen dengan berkedok menjual rumah bersubsidi atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), Jumat (24/2/2017). LOD telah menerima laporan dari korban terkait modus marketing yang dilakukan pengembang dengan membawa program rumah bersubsidi bahkan mencatut nama bank.
Advertisement
Baca Juga : http://m.solopos.com/?p=796147">PERUMAHAN JOGJA : LOD Temukan Pengembang Berkedok Rumah Bersubsidi
Asisten Bidang Penanganan Aduan dan Investigasi Sugeng Raharjo menegaskan, seharusnya pengembang tidak diperbolehkan mencantumkan program FLPP atau rumah bersubsidi dalam marketingnya. Klarifikasi ke perusahaan juga sudah dilakukan, tetapi mereka justru memposisikan diri sebagai marketing, bukan pengembang. Namun hal itu tetap tidak dibenarkan karena produk yang mereka jual bukan FLPP.
Menurutnya, dengan memasang pemasaran FLPP jelas ada kerugian yang ditimbulkan bagi para pembeli. Kalau pengembang menjual Rp116,5 juta, tetapi ternyata bukan FLPP brarti anggaran harga Rp116,5 juta itu harus dipakai untuk pajak biasa, bunga biasa fasum fasos biasa dengan tanpa subsidi.
"Akhirnya yang dikorbankan nanti bisa dibayangkan, dan mungkin aduan banyak kesini kaitan dengan bisa spesifikasi, perizinan belum selesai, itu tidak boleh perumahan. FLPP itu kan ada subsidi pemerintah. Ada bantuan pemerintah untuk fasum dan fasos juga. Pajaknya juga diringankan, bunga bunga juga," kata dia, Jumat (24/2/2017)
Ketua Lembaga Konsumen Yogyakarta Widijantoro menyatakan, kasus tersebut di atas sejatinya sudah ada pasal perundangan yang dilanggar. Meski demikian, kepolisian biasanya menunggu pihak yang melaporkan.
"Saya tahu, mereka pasti utang sana sini untuk menutupinya. Hasrat untuk mendapatkan rumah sering dimanfaatkan oleh orang tidak bertanggungjawab itu," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Hingga Pertengahan 2025, Kejahatan Jalanan Masih Marak di DIY
Ada Potensi Kenaikan Gelombang Setinggi 4,5 Meter, Nelayan Gunungkidul Diminta Berhati-hati
Warga Miskin di DIY Diminta Proaktif Mengecek Status Kepesertaan Penerima Bantuan Iuran dari Pemerintah
Ada Kelok 23 dan Jembatan Pandansimo, DPRD Bantul Wanti-wanti Wisatawan Jangan Hanya Lewat
Advertisement
Warga Gunungkidul Jadi Tersangka Kredit Fiktif Bank Jatim, Begini Kronologi Penyitaan Uang Rp1 Miliar
Terdampak Tol Jogja-Solo, Dua Lokasi Pemakaman Umum di Kalasan Direlokasi
Sleman Evaluasi Wi-Fi Gratis, Akses Merata Jadi Prioritas
Pendidikan Pemilih Pemula Hari Kedua: KPU Jogja Lanjutkan Sosialisasi Demokrasi dalam MPLS di 11 Sekolah
Advertisement
Begini Dramatisnya Evakuasi dari Damkarmat Jogja saat Selamatkan Pria Terperosok Sumur di Pakualaman
Kakek 60 Tahun Cabuli Bocah 6 Tahun di Pundong, Bantul Terancam Hukuman 15 Tahun Penjara
Pemkab Gunungkidul Gelar Pasar Murah di Paliyan, Total 5 Ton Bahan Pokok
KPU Kulonprogo Hadir pada MPLS Tingkat SMA, Ingatkan Pentingnya Partisipasi Politik Anak Muda
Advertisement
Bank Sampah Giwangan Jogja Sulap Plastik Jadi Kerajinan Cantik, Dijual hingga ke Jabodetabek
Berita Pilihan
Advertisement
Prabowo Ungkap Penerapan Tarif Trump untuk Indonesia yang Saling Menguntungkan
Advertisement
Berwisata di Tengah Bediding Saat Udara Dingin, Ini Tips Agar Tetap Sehat
Advertisement
Berita Populer
- Polisi Ringkus Pelaku Penggelapan Sepeda Motor di Mergangsan Jogja
- Disdikpora Kulonprogo Belum Terima Laporan Penutupan SMP Maarif Yani, Ini Tanggapan Pihak Yayasan
- Banyak Sekolah Negeri di Kulonprogo Kekurangan Siswa, Bupati Ajukan Opsi Regrouping
- Lulusan Sarjana Jadi Pengangguran Terbanyak Kedua di Bantul
- Kepala Pilar Tol Jogja-Solo Ditargetkan Selesai Dikerjakan Agustus 2025
Advertisement
Advertisement
