Gunungkidul Krisis Air Saat Kemarau, Sungai Bawah Tanah Jadi Solusi
DPRD Gunungkidul mendorong optimalisasi sungai bawah tanah sebagai solusi jangka panjang mengatasi krisis air bersih saat kemarau.
Rumah Tak Layak Huni di Gunungkidul mencapai 25.000 unit
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL - http://m.harianjogja.com/?p=807699"> Rumah Tak Layak Huni (RTLH) di Gunungkidul mencapai 25.000 unit. Jumlah ini merupakan yang tertinggi di lingkup Pemerintah DIY.
Kepala Bidang Perumahan, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Enegri Sumber Daya Mineral (DPUPESDM) DIY Birowo B Santoso mengatakan, total RTLH di DIY mencapai 71.491 unit yang tersebar di empat kabupaten dan satu kotamadya. Jumlah ini, sambung Birowo tertuang dalam LKPJ Gubernur DIY tahun anggaran 2016.
“Ini jadi acuan kami untuk data RTLH di DIY,” kata Birowo kepada wartawan, di sela-sela kegiatan Penyaluran bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2017 di Balai Desa Jurangjero, Kecamatan Ngawen, Rabu (17/5/2017).
Disinggung mengenai sebaran RTLH, Birowo mengaku tidak dapat menyebutkan angka pasti. Ia berdalih data tersebut berada di kantor. Namun secara garis besar, rumah tak layak ini berada di Gunungkidul yang jumlahnya mencapai 25.000 unit. “Ini yang paling banyak. Sedang di daerah lain tidak mencapai angka tersebut,” katanya.
Menurut dia, Pemerintah DIY sudah berusaha melakukan program untuk perbaikan puluhan ribu unit rumah yang rusak. Berbagai program ini dilakukan secara bersama-sama dengan Pemerintah Pusat atau Kabupaten.
Birowo mencontohkan, di tahun ini, provinsi mendapatkan Dana Alokasi Khusus untuk perumahan sekitar Rp16 miliar. Hanya saja, alokasi ini baru digunakan perbaikan RTLH di Sleman dan Kulonprogo.
“Tahun depan kami ajukan lagi karena DAK untuk perumahan juga meningkat dari Rp1 triliun menjadi Rp4 triliun. Selain itu, untuk penentrasi, provinsi juga menyiapkan program bantuan keuangan khusus yang digunakan dalam perbaikan,” ujarnya.
Hal senada diungkapkan oleh Kepala Seksi Perencanaan DPUPESDM DIY, Sudarno. Menurut dia, hingga saat ini data RTLH DIY mencapai 71.491 unit. Namun, lanjut Sudarno, jumlah tersebut masih butuh diverifikasi karena data tersebut berasal dari studi pendataan di 2010 lalu.
Menurut dia, setelah dilakukan verifikasi dan penentrasi program, angka RTLH sudah mengalami penurunan. Untuk sebarannya saat ini antara lain di Gunungkidul ada sekitar 25.000 unit, Kulonprogo sebanyak 14.000an unit, Kota Jogja sekitar 3.000an unit. Sedang untuk Sleman dan Bantul di masing-masing wilayah terdapat 9.000an RTLH.
“Data ini akan terus kami verifikasi. Salah satunya untuk pengajuan program perbaikan rumah ke Pemerintah Pusat,” kata Sudarno.
Terpisah, Bupati Gunungkidul Badingah mengakui masih banyak rumah tak layak untuk dijadikan tempat tinggal. Berbagai langkah untuk perbaikan telah dilakukan melalui program dari pemerintah atau bantuan dari pihak ketiga.
“Kami akan terus berusaha. Misalnya di tahun ini, ada bantuan bedah rumah dari pusat sebanyak 391 rumah dengan nilaiRp5,8 miliar,” kata Badingah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPRD Gunungkidul mendorong optimalisasi sungai bawah tanah sebagai solusi jangka panjang mengatasi krisis air bersih saat kemarau.
Jadwal KSPN Jogja 2 September 2026 tersedia untuk rute Obelix Sea View dan Pantai Drini, dengan tarif mulai Rp12.000.
Jadwal KRL Palur-Jogja Rabu 2 September 2026 tersedia dalam 12 perjalanan, dengan keberangkatan dari Palur mulai 05.00 hingga 20.42 WIB.
259 santri Pondok Pesantren Manbaul Hikmah Sidoarjo dirawat setelah diduga keracunan usai menyantap makanan MBG.
BGN menetapkan dua sesi jam kerja wajib kepala SPPG MBG, yakni pukul 17.00-19.00 WIB dan 02.00-08.00 WIB.
Pemkab Bantul merotasi tujuh pejabat PTP. Sejumlah jabatan strategis diisi pejabat baru setelah melalui uji kompetensi dan persetujuan BKN.