PAD Gunungkidul Naik, Usulan Anggaran PIWK 2028 Jadi Rp21 Miliar
Pemkab Gunungkidul mengusulkan anggaran PIWK 2028 sebesar Rp21 miliar, naik Rp3 miliar dari alokasi 2027 untuk 18 kapanewon.
Rumah Tak Layak Huni di Gunungkidul mencapai 25.000 unit
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL - http://m.harianjogja.com/?p=807699"> Rumah Tak Layak Huni (RTLH) di Gunungkidul mencapai 25.000 unit. Jumlah ini merupakan yang tertinggi di lingkup Pemerintah DIY.
Kepala Bidang Perumahan, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Enegri Sumber Daya Mineral (DPUPESDM) DIY Birowo B Santoso mengatakan, total RTLH di DIY mencapai 71.491 unit yang tersebar di empat kabupaten dan satu kotamadya. Jumlah ini, sambung Birowo tertuang dalam LKPJ Gubernur DIY tahun anggaran 2016.
“Ini jadi acuan kami untuk data RTLH di DIY,” kata Birowo kepada wartawan, di sela-sela kegiatan Penyaluran bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2017 di Balai Desa Jurangjero, Kecamatan Ngawen, Rabu (17/5/2017).
Disinggung mengenai sebaran RTLH, Birowo mengaku tidak dapat menyebutkan angka pasti. Ia berdalih data tersebut berada di kantor. Namun secara garis besar, rumah tak layak ini berada di Gunungkidul yang jumlahnya mencapai 25.000 unit. “Ini yang paling banyak. Sedang di daerah lain tidak mencapai angka tersebut,” katanya.
Menurut dia, Pemerintah DIY sudah berusaha melakukan program untuk perbaikan puluhan ribu unit rumah yang rusak. Berbagai program ini dilakukan secara bersama-sama dengan Pemerintah Pusat atau Kabupaten.
Birowo mencontohkan, di tahun ini, provinsi mendapatkan Dana Alokasi Khusus untuk perumahan sekitar Rp16 miliar. Hanya saja, alokasi ini baru digunakan perbaikan RTLH di Sleman dan Kulonprogo.
“Tahun depan kami ajukan lagi karena DAK untuk perumahan juga meningkat dari Rp1 triliun menjadi Rp4 triliun. Selain itu, untuk penentrasi, provinsi juga menyiapkan program bantuan keuangan khusus yang digunakan dalam perbaikan,” ujarnya.
Hal senada diungkapkan oleh Kepala Seksi Perencanaan DPUPESDM DIY, Sudarno. Menurut dia, hingga saat ini data RTLH DIY mencapai 71.491 unit. Namun, lanjut Sudarno, jumlah tersebut masih butuh diverifikasi karena data tersebut berasal dari studi pendataan di 2010 lalu.
Menurut dia, setelah dilakukan verifikasi dan penentrasi program, angka RTLH sudah mengalami penurunan. Untuk sebarannya saat ini antara lain di Gunungkidul ada sekitar 25.000 unit, Kulonprogo sebanyak 14.000an unit, Kota Jogja sekitar 3.000an unit. Sedang untuk Sleman dan Bantul di masing-masing wilayah terdapat 9.000an RTLH.
“Data ini akan terus kami verifikasi. Salah satunya untuk pengajuan program perbaikan rumah ke Pemerintah Pusat,” kata Sudarno.
Terpisah, Bupati Gunungkidul Badingah mengakui masih banyak rumah tak layak untuk dijadikan tempat tinggal. Berbagai langkah untuk perbaikan telah dilakukan melalui program dari pemerintah atau bantuan dari pihak ketiga.
“Kami akan terus berusaha. Misalnya di tahun ini, ada bantuan bedah rumah dari pusat sebanyak 391 rumah dengan nilaiRp5,8 miliar,” kata Badingah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemkab Gunungkidul mengusulkan anggaran PIWK 2028 sebesar Rp21 miliar, naik Rp3 miliar dari alokasi 2027 untuk 18 kapanewon.
Jadwal perpanjangan SIM Sleman 23 November 2026 tersedia di MPP. Cek jadwal SIM Keliling, SIMMADE, Satpas, dan persyaratannya.
Jadwal KA Prameks Jogja-Kutoarjo hingga Kebumen lengkap per stasiun. Simak tarif Rp8.000 serta cara pesan tiket dan naik kereta.
Sekolah Rakyat Tahap III dibangun di 100 lokasi baru. Kapasitas sekolah direncanakan meningkat hingga 3.000 siswa per lokasi.
FIFA menghubungi PSSI terkait kerusuhan suporter PSS vs Arema FC di Maguwoharjo. Erick Thohir membuka peluang sanksi pengurangan poin.
Jadwal SIM Keliling Polda DIY Senin 23 November 2026 di Prambanan, lengkap dengan lokasi alternatif, syarat, dan biaya perpanjangan SIM.