Deforestasi Sah Saja Asal Mempertimbangkan Tata Ruang dan Daerah Aliran Sungai

Harianjogja.com, JOGJA - Penebangan hutan demi kepentingan produksi dan pembangunan harus mempertimbangkan tata ruang dan daerah aliran sungai. Hal ini demi terciptanya Green Economy, sebuah konsep pembangunan berkelanjutan yang tidak merusak lingkungan.

Mantan Direktur Utama Perhutani Transtoto Handadhari mengatakan, mengambil sebagian hutan untuk pembangunan (deforestasi) harus mengacu pada tata ruang dan pemetaan daerah sungai. Selain itu, hal yang paling penting dimiliki suatu hutan adalah konservasi.

"Buktinya Perhutani memiliki 30 hektare lahan sensitif, 60 hektare-nya dipakai untuk tanam kentang, tetapi di lahan hijau itu tetap terjadi bencana. Tata ruang menentukan mana yang harus ditanami dan mana yang tidak, hutan itu juga harus dilalui daerah aliran sungai," kata Transtoto dalam Diskusi Kebangsaan Green Economy Untuk Kesejahteraan Bangsa di Joglo Cangkir 6 Bintaran, Senin (25/6/2018).

Transtoto menambahkan, deforestasi sah dilakukan untuk menambah produksi, tetapi penebangannya harus rasional. Dia menjelaskan, suatu wilayah harus memiliki setidaknya 30% wilayah hutan. Namun, dalam wilayah hutan tersebut bukan perkara luas yang harus dipertahankan, komposisi, dan kemampuan hutan tersebut dikonservasi menjadi tolok ukur yang penting.

Guru Besar Fakultas Kehutanan UGM Prof Cahyono Agus mengatakan, dalam sehari ada 200 meter kubik hutan tropika basah yang hilang di dunia ini. Hal tersebut menyebabkan peningkatan suhu yang cukup ekstrem di Bumi. Sehingga peran Indonesia sebagai negara dengan persentase hutan tropika basah yang tinggi harus lebih gencar.

"Upaya perbaikan di hutan tropika basah membutuhkan upaya 10 kali lipat. Karena hutan tropika basah di dunia degradasinya cukup tinggi," kata Cahyono.

Cahyono menjelaskan, akibat hilangnya hutan tropika basah yang cukup ekstrim, terjadi peningkatan suhu terus menerus di dunia. Akibatnya, ketika musim kemarau terjadi pertemuan tekanan udara di Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, sehingga udara panas membelok ke Indonesia. Hal tersebut yang menyebabkan peningkatan suhu di Indonesia.

Cahyono mengatakan, saat ini mengembalikan hutan tropika basah yang hilang karena bencana kebakaran dan bencana lainnya memang terbilang susah. Bahkan untuk sekadar memperbaiki pun, Indonesia masih belum memiliki jumlah ilmuwan yang memadahi.

"Hutan tropika basah tadi terbentuknya butuh waktu sekian tahun. Siklus itu bisa dikembalikan dalam kesatuan lahan, contohnya kita berdayakan menjadi sumber pangan," kata Cahyono.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.