Rp1 Triliun Digelontorkan untuk Pendidikan di Jogja, Membiayai Apa Saja?

Harianjogja.com, JOGJA- Pemda dan DPRD DIY menyepakati anggaran pendidikan pada APBD 2019 sebesar Rp1,08 triliun yang tertuang dalam penghantaran Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2019.

Duit itu antara lain untuk pembiayaan program pendidikan menengah sebesar Rp903,2 miliar yang rata-rata untuk mendukung biaya operasional per siswa. Disdikpora DIY tetap melaksanakan sejumlah program dengan tanpa biaya seperti penguatan pendidikan karakter.

Berdasarkan data penghantaran PPAS tahun anggaran 2019, dana program pendidikan menengah sebesar Rp903,2 miliar itu terdiri atas penyediaan BOS dan Bosda direncanakan sebesar Rp651,8 miliar, penyediaan beasiswa pendidikan menengah Rp30,9 miliar, biaya operasional SMA Negeri sebanyak Rp81,6 miliar, biaya operasional SMK Rp116,1 miliar. Serta untuk pembinaan siswa SMA direncanakan Rp6,6 miliar dan SMK sebesar 13,2 miliar, dukungan sarana prasaran pendidikan menengah Rp482,2 juta, pembinaan dan pengembangan mutu SMA Rp937,9 juta dan SMK Rp1,3 miliar.

Anggota Komisi D DPRD DIY Atmaji menjelaskan anggaran pendidikan di DIY melebihi amanat perundangan karena mencapai 26% dari total APBD DIY. Pihaknya setuju dengan perencanaan tersebut untuk meningkatkan kualitas pendidikan di DIY. Besaran itu sebagai salah satu upaya DIY dalam mencanangkan belajar 12 tahun meski belum wajib.

Sehingga diharapkan tidak ada lagi warga DIY yang putus sekolah hanya karena tidak memiliki biaya sehingga anak-anak DIY minimal tamat SMA/SMK sederajat. Anggaran pendukung dari BOS, Bosda dan operasional sekolah diberikan melalui nominal beasiswa lumayan tinggi. "Kalau BOS, Bosda dan biaya operasional itu kan otomatis setiap siswa dapat, tetapi beasiswa ini bagi siswa yang mengajukan," ucapnya, Kamis (6/9/2018).

Untuk beasiswa di pendidikan menengah, lanjutnya, ada beberapa bentuk. Khusus beasiswa prestasi direncanakan untuk 500 siswa dengan target menurunkan persentase angkat putus sekolah dari 0,12% di 2018 menjadi 0,10% di 2019. Selain itu bagi siswa kurang mampu diberikan melalui kartu cerdas untuk jenjang pendidikan menengah bagi 20.000 siswa.

Atmaji menambahkan melalui Komisi D pihaknya sudah melakukan hitung-hitungan dengan Disdikpora DIY terkait biaya operasional SMA dengan nilai Rp3,5 juta per siswa dan SMK di atas Rp4 juta per siswa setiap tahun. Jumlah itu dihasilkan dari BOS, Bosda dan dari APBD DIY 2019. Sehingga ketemu angka tersebut di atas, untuk pos pelayanan pendidikan SMA dan SMK yang bakal dibebankan di APBD 2019.

Nominalnya lebih besar diberikan kepada SMK karena biaya praktik yang dikeluarkan relatif mahal, banyak bahan praktik SMK yang hanya bisa sekali pakai saja.

"Operasional SMA Negeri ada 69 sekolah, SMA khusus olahraga ada delapan, serta 49 SMK Negeri, ada tiga SMK Kelautan dan empat SMK bidang perhotelan," kata politikus PAN ini.

Terpisah Kabid Perencanaan dan Standarisasi Pendidikan Disdikpora DIY Didik Wardaya mengatakan program beasiswa sudah lama berjalan di DIY, bahkan program kartu cerdas di DIY sudah ada dua tahun sebelum adanya Kartu Indonesia Pintar. Kartu cerdas ini diberikan kepada anak yang rawan putus sekolah dengan nominal Rp1,3 juta per siswa per tahun.

Sebelumnya sempat menyasar SD dan SMP, namun setelah ada kewenangan provinsi hanya menangani SMA/SMK sehingga kartu cerdas hanya untuk SMA/SMK. Berbagai anggaran itu sepenuhnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menekan angka putus sekolah.

"Sudah ada biaya operasional per tahun sehingga harapannya sekolah tidak minta lagi [ke siswa] kalau memang minta ya sumbangan tidak wajib," ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News