Advertisement
DPRD Gunungkidul Minta Pembatasan Perekrutan Anggota BPD dari Kalangan PNS
Puluhan anggota Paguyuban Kepala Desa dan Perangkat Desa se-Kabupaten Sleman, Suryo Ndadari, saat mendatangi Kantor DPRD Sleman, Senin (29/10/2018). - Harian Jogja/Fahmi Ahmad Burhan
Advertisement
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Komisi A DPRD Gunungkidul mendorong pemkab untuk mendesak bupati untuk menerbitkan surat edaran berkaitan dengan pembatasan PNS menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Langkah ini sebagai upaya memaksimalkan kinerja di tengah minimnya pegawai di lingkungan pemkab.
Sekretaris Komisi A DPRD Gunungkidul, Ari Siswanto mengatakan, di 2019 ini banyak desa di Gunungkidul akan melakukan perekrutan anggota BPD. Dari sisi aturan, proses rekrutmen sudah diatur dalam Perda tentang BPD.
Advertisement
Menurut dia, sesuai dengan kondisi di lapangan saat ini, banyak PNS di lingkup pemkab yang merangkap sebagai anggota BPD. Adapun persentasenya mencapai 75% anggota BPD di desa diisi dari kalangan PNS. Oleh karena itu, pada saat perekrutan nanti diharapkan bupati membuat kebijakan agar ada pembatasan untuk kalangan PNS. “Faktanya memang banyak PNS yang menjadi anggota BPD,” kata Ari, Rabu (23/1).
Ia menjelaskan, jika mengacu dari sisi aturan tidak ada masalah PNS merangkap sebagai anggota BPD. Namun demikian, usulan untuk pembatasan PNS menjadi anggota lebih karena beban kerja yang dimiliki. Terlebih lagi, sambung Ari, hingga saat ini di lingkup pemkab masih banyak kekurangan pegawai. “Intinya kami ingin PNS bisa fokus kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya. Kalau ikut merangkap menjadi anggota BPD, maka fokus kerja akan terpecah,” katanya.
Ari pun berharap kepada bupati agar bisa menerbitkan surat edaran terkait pembatasan kuota PNS menjadi anggota BPD. “Mudah-mudahan usulan ini bisa diakomodasi. Ini juga demi kinerja pemerintahan yang lebih baik lagi,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Puluhan Motor di Gunungkidul Tak Lolos Uji Emisi Kendaraan
Sultan Berharap Pengembang Jalan Utara-Selatan Maksimalkan Potensi Pansela
Raperda Pemakaman Kota Jogja Disahkan, Atur Regulasi Makam Tumpang
Stabilkan Harga, Pemkab Bantul Gelar Gerakan Pangan Murah
Advertisement
Wabup Kulonprogo Turun Langsung Ikut Ronda Bersama Warga
Baznas RI Turun Tangan Bantu Perbaikan Gizi Balita di Kulonprogo
Harhubnas, Naik Trans Jogja Cuma Bayar Rp179, Promo hingga 19 September
6 ASN di Kulonprogo Langgar Disiplin, Tiga Selingkuh
Indra Sjafri Pantau Piala Soeratin U-13 di Jogja, Tekankan Pembinaan Usia Dini untuk Timnas
Advertisement
Sempat Didiskualifikasi, Tim Basket Putra Gunungkidul Akan Tanding Ulang dengan Bantul
Tekan Risiko Kematin, Nelayan Diminta Pake Jaket Pelampung Saat Melaut
Jembatan Pandansimo Dioperasikan Pertengahan September 2025
Daftar Sekolah Terdampak Tol Jogja-Sol dan Jogja-Bawen, Hanya 1 Direlokasi
Trans Jogja Jadi Alternatif Angkutan Umum, Ini Jalurnya
Advertisement
Kulonprogo Waspadai Retakan Tanah Perbukitan
Berita Pilihan
Advertisement
KPU Cabut Aturan Rahasiakan Dokumen Ijazah Capres-Cawapres
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Disnakertrans DIY Gelar Job Fair, Ada Ribuan Lowongan Kerja
- Produksi Padi Meningkat, Bantul Optimistis Swasembada Beras
- KAI Service Buka 250 Lowongan Kerja, dari Pramugari hingga Security
- Tabrak Truk di Jalan Ngawen Gunungkidul, Pemotor Meninggal Dunia
- Perolehan Emas Sleman Dalam Porda XVII Terpaut 14 Medali dengan Bantul
Advertisement
Advertisement
