Kesetaraan dalam Keluarga Mampu Minimalkan Kekerasan

Anggota LSM IDEA, Isnawati saat menyampaikan materi dalam sosialisasi pemahaman gender untuk masyarakat DIY di rumah Kepala Desa Donotirto, Kretek, Bantul, Senin (18/3/2019). - Harian Jogja/Ujang Hasanudin
18 Maret 2019 22:27 WIB Ujang Hasanudin Bantul Share :

Harianjogja.com, BANTUL--Terjadinya kasus kekerasan dan perceraian salah satunya karena belum ada keadilan dalam keluarga. Pembagian peran antaraistri dan suami dalam urusan rumah tangga belum masimal.

"Jadi tujuan dari sosialisasi pemahaman Gender itu salah satunya memang agar masyarakat memahami bagaimana pembagian peran dimulai dari lingkup terkecil dalam keluarga," kata Rossy Budiawan, Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY, dalam Sosialisasi Pemahaman Gender untuk Masyarakat DIY 2019 di kediaman Kepala Desa Donotirto, Kretek, Bantul, Senin (18/3/2019).

Sosialisasi yang diikuti sekitar 100 warga Desa Donotirto ini sebagian besar adalah kaum perempuan. Rossy mengatakan biasanya dalam kehidupan di masyarakat masih banyak yang beranggapan bahwa kewajiban mencari nafah adalah suami. Sementara kewajiban semua urusan di rumah termasuk mengurus anak adalah perempuan.

Kondisi tersebut yang menyebabkan adanya ketidaksetaraan. Bahkan dalam pengambilan keputusan seharusnya dimusyawarahkan, bukan hanya suami. "Jadi harus ada pembagian tugas dalam keluarga. Mengurus anak ya kewajiban bapak juga. Bapak mengerjakan ekerjaan rumah kan tidak apa-apa," kata Rossy.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY, Suwardi juga mengatakan bahwa angka perceraian dan kekerasan terhadap perempuan di DIY masih cuku tinggi. Bahkan menurut catatannya di Bantul hampir setiap bulan ada yang cerai. Karena itu melalui berbagai pelatihan, perempuan lebih menyadari perannya yang cukup strategis dalam keluarga.

Menurut dia banyak persoalan utama ketika kesetaraan tidak ada, seperti kekerasan, angka kematian ibu yang masih tinggi, buta huru yang masih didominasi perempuan, hingga keterwakilan kuota peremuan dalam politik yang masih harus dipaksakan. "Peran perempuan sangat strategis, harus dimanfaatkan untuk kemajuan pembangunan," kata Suwardi.

Sementara itu, Staf Program pada Deputi Pengelolaan Lembaga IDEA, Isnawati lebih menyoroti soal peran kaum rentan, seperti perempuan, disabilitas, anak, dan warga miskin dalam program pembangunan dari tingkat desa. Ia meminta semua desa untuk melibatan kaum rentan dalam perencanaan pembangunan mulai dari tingkat dusun.

Dia melihat masih banyak program pembangunan yang kurang responsif gender. "Perempuan harus ikut mengusulkan program pembangunan," kata dia.