Masalah Sampah Bisa Perburuk Citra Wisata DIY

Harianjogja.com, JOGJA—Problem pembuangan sampah dalam sepekan terakhir bisa memengaruhi citra pariwisata DIY.

Ketua Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) atau Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia DIY Udhi Sudiyanto mengatakan permasalahan sampah perlu dipecahkan bersama. Sektor pariwisata yang menjadi tumpuan ekonomi provinsi ini bisa terganggu.

“Untuk pariwisata tentu ini menjadi tidak baik, apalagi ketika wisatawan melihat banyak gundukan sampah di pinggir jalan seperti tidak terurus. Tentu hal ini akan merusak citra pariwisata DIY yang sedang getol-getolnya menggalakkan Sapta Pesona,” kata dia, Jumat (29/3/2019).

Ia mengatakan para pelaku wisata turut memberikan penjelasan tentang adanya gundukan sampah yang mengganggu pemandangan. Namun, permasalahanan ini membuat wisatawan beranggapan DIY kurang sigap dengan permasalahan yang ada.

“Mereka akan sulit memahami akar permasalahannya,” kata dia.

Asita DIY mengharapkan masalah ini akan tertangani dengan baik dan cepat.

“Bisa dibayangkan apabila hotel dan restoran tidak bisa membuang sampah. Pasti akan terjadi polusi yang ujung-ujungnya akan mengganggu kenyamanan wisatawan,” ujar dia.

Menurut dia, sudah saatnya semua pihak harus mengelola sampah dengan baik. Sampah basah yang bisa diolah menjadi kompos yang bisa bermanfaat bagi pertanian perlu diolah.

“Di sisi lain juga kita harus mengurangi penggunaan plastik dan mengelolanya dengan baik agar lingkungan kita bisa terjaga sehingga semuanya bisa sustain termasuk pariwisatanya,” kata dia.

Skenario Jangka Panjang

Pemda DIY menyiapkan skenario pengelolaan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan melalui kerja sama dengan pihak ketiga. Pemda mulai tahun ini menyiapkan dokumen perencanaan pengelolaan TPST Piyungan dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Targetnya dimulai tahun ini. "Tahun ini kami siapkan dokumen kajian awal pra studi kelayakan. Kalau seluruh proses selesai, disiapkan dokumen perencanaan lelangnya untuk ditawarkan ke investor," kata Sekda DIY Gatot Saptadi di ruang kerjanya, Kamis (28/3/2019).

Rencana itu disusun didasarkan pada kondisi TPST Piyungan yang sudah overload. Selain juga dampak yang ditimbulkan ke warga sehingga berujung pada penutupan tempat itu sejak Minggu (24/3/2019).

Gatot menjelaskan Pemda DIY tidak berencana membuka lahan baru TPST. Alasannya, biaya yang dikeluarkan akan jauh lebih besar dibandingkan dengan join investasi dengan pihak ketiga untuk mengelola TPST. Gatot juga tidak khawatir dengan pola KPBU sepi peminat.

Menurutnya, banyak investor yang sudah melirik. “Kalau yang mau banyak, tapi harus dilelang. Termasuk nanti [KPBU] bagaimana penerapan teknologi yang digunakan. Investor yang menawarkan,” katanya.

Keputusan KPBU untuk Piyungan, kata Gatot, dilakukan karena kondisi TPST tersebut sudah mendesak untuk ditangani. Yang jelas, skema tersebut dinilai akan menguntungkan kedua belah pihak. Baik investor maupun Pemda. Termasuk masyarakat akan menikmati pelayanan sampah yang maksimal.

“Bagaimana mekanismenya? Nanti tim teknis yang menjelaskan. Yang jelas kami tahun ini akan menyiapkan dokumennya dulu,” katanya.

Gatot mengatakan, mulai Jumat (29/3/2019), hari ini, operasional TPST Piyungan kembali normal. Keputusan tersebut diambil setelah upaya pengerukan dan merapikan gunungan sampah di TPST sudah selesai. Apalagi alat berat baru untuk menata sampah di TPST sudah didatangkan.

Dalam jangka panjang Pemda juga akan mendorong masyarakat untuk mengelola sampah secara mandiri. “Dipilah, organik maupun non organik. Bisa buat kompos, dan lainnya. Dengan begitu yang dibuang ke TPST hanya berupa residu,” katanya.

Kepala DLH DIY Sutarto menjelaskan berdasarkan hasil kesepakatan dengan DLH kabupaten dan kota, armada sampah yang masuk diatur. Untuk Jumat yang masuk ke TPST sampah-sampah dari Sleman dan Bantul. Adapun dari Kota Jogja masuk ke TPST pada Sabtu (30/3/2019) dan Minggu (31/3/2019).

“Yang diprioritaskan sampah-sampah yang ada di TPS dan pasar. Ini dikarenakan sampah yang ada di TPS dan pasar sifatnya umum,” katanya.

Ketua LOD DIY Suryawan mengatakan kasus menumpuknya sampah saat ini menjadi titik kulminasi belum adanya solusi penanganan sampah jangka panjang yang dilakukan oleh Pemda DIY. LOD, katanya, akan menawarkan sejumlah ide untuk menyelesaikan penanganan sampah. “Kami juga akan mengumpulkan sejumlah pihak terkait penanganan sampah ini agar tidak terus berlarut,” ujar dia.

Menurutnya, pengelolaan sampah harus diurai dan menemukan teknologi yang tepat untuk menanganinya. Ini perlu didukung oleh kebijakan teknis, seperti mendorong OPD terkait untuk menciptakan para produsen sampah (masyarakat/institusi) untuk memilah sampah sejak dari hulunya.

Komisioner Ombudsman DIY Fajar Wahyu Kurniawan menyarankan lima poin untuk menangani masalah sampah di DIY. LOD mendorong agar Pemda DIY mengolah sampah menjadi energi. Hal itu bisa dilakukan dengan membangun pembangkit listrik tenaga sampah. “Poin ini yang paling kami rekomendasikan kepada Pemda DIY selaku regulator dan pihak yang bertanggungjawab atas pengelolaan TPST Piyungan,” katanya.

Jika itu tidak bisa dilakukan, LOD mengusulkan pengolahan sampah menggunakan mesin hidrotermal. Pengolahan ini menggunakan teknik, di mana sampah dimasukkan pada reaktor dengan suhu bertekanan tinggi. Sampah akan hancur dan limbah cairannya dapat dijadikan sebagai pupuk.

“Bisa juga, sampah di TPST dijadikan pembriketan dan biomasa yang berasal dari limbah hewan atau tumbuhan,” katanya.

Pengolahan sampah juga bisa dilakukan dengan cara pirolisis sampah ban. Atau, pengolahan sampah dengan cara pirolisi sampah plastik dengan mendaur ulang kembali sampah plastik yang sulit terurai. “Selain didaur ulang menjadi produk plastik, bisa juga dijadikan bahan bakar.”

Bikin Batako

Pemkot Jogja menyiapkan Kecamatan Tegalrejo sebagai tempat percontohan pengolahan sampah menjadi batako. Cara ini, sebagai salah satu upaya mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPST Piyungan.

“Kecamatan Tegalrejo dinilai paling siap. Pada awalnya, kami bisa menyiapkan tiga peralatan, tetapi karena keterbatasan lahan, hanya bisa direalisasikan di dua lokasi saja,” kata Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi.

Menurut dia, peralatan pengolahan sampah tersebut berbentuk seperti cerobong guna mengolah sampah. Sampah yang dimasukkan akan menjadi residu yang akan digunakan sebagai bahan utama pembuatan batako.

Heroe menyebut, konsep pengolahan sampah serupa juga sudah dilakukan di beberapa daerah seperti Cirebon dan teknologi pengolahan sampah tersebut tidak akan menimbulkan polusi bagi lingkungan atau berbahaya bagi warga yang tinggal di sekitarnya. “Tidak ada asapnya dan tidak berbau sehingga ramah lingkungan,” katanya.

Dengan peralatan tersebut, lanjut Heroe, maka tidak akan ada lagi sampah dari Tegalrejo yang dibuang ke TPST Piyungan karena seluruhnya sudah diolah di tempat pengolahan sampah.

“Investasi untuk peralatan pengolah sampah juga tidak terlalu mahal. Sekitar Rp170 juta sampai Rp200 juta per unitnya,” katanya.

Peralatan yang akan ditempatkan di Tegalrejo tersebut memiliki spesifikasi mampu mengolah sampah sebanyak empat hingga delapan ton dalam waktu empat hingga enam jam saja.

“Jika sistem pengolahan sampah yang diterapkan di Tegalrejo ini berhasil, kami akan kembangkan di seluruh wilayah di Kota Jogja. Harapannya, sampah tidak dibuang ke TPST Piyungan lagi,” katanya.

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Pengembangan Kapasitas DLH Bantul, Karyana menyatakan sejauh ini dampak penutupan TPST Piyungan masih bisa teratasi oleh warga dan petugas kebersihan di lapangan. Volume sampah yang di buang ke TPST Piyungan dari Bantul paling sedikit dibanding Sleman dan Jogja. Dalam sehari hanya kisaran 100 ton-150 ton dari total perkiraan sekitar 600 ton.

Menurut dia, perkiraan 600 ton itu berdasarkan hasil penghitungan total jumlah penduduk dikalikan 0,5-0,6 kilometer per penduduk. "Di Bantul ada sekitar 700.000 penduduk maka ketemunya di angka 500-600 ton," ujar Karyana.

Juru Bicara warga sekitar TPST Piyungan, Maryono mengatakan kondisi TPST masih tutup untuk kendaraan sampah. Warga, kata dia, belum mengizinkan TPST dibuka sampai kondisi sampah di lokasi tersebut ditimbun terlebih dahulu dan sampah yang berserakan di pinggir bisa didorong ke tengah sehingga tidak mengganggu.

“Sepertinya Minggu sudah bisa dibuka kembali,” kata Maryono.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News